BERBAGI
Dosen UIN Walisongo & Peminat Jaring Kebhinekaan, M. Rikza Chamami, Foto : Istimewa

Hingar bingar pesta demokrasi dalam Pilkada DKI masih menjadi isu menarik diperbincangkan. Apalagi mendekati final Pilkada pada putaran kedua bulan April mendatang. Segala strategi pemenangan pasangan calon dikerahkan guna mencari kemenangan.

Sungguh ironi, di saat kampanya putaran kedua belum dibuka, banyak aksi-aksi yang menunjukkan intoleransi. Dimana saat Wakil Gubernur Djarot Saiful hadir di Masjid Attin menghadiri undangan keluarga Cendana, justru ditolak masuk dan diusir.

Belum lagi, penolakan sebagian masyarakat untuk bertakziyah dan menshalati jenazah yang mendukung paslon Ahok-Djarot. Lagi-lagi ini menunjukkan gejala intoleransi intern umat beragama. Hanya karena Pilkada, kerukanan beragama menjadi rusak.

Suasana tidak harmonis ini sungguh tidak pantas untuk dihadirkan di negeri demokrasi ini. Pasalnya, negara Indonesia sangat menghormati perbedaan keyakinan dan perbedaan agama. Jika hanya beda keyakinan berpolitik, menjadikan tali harmoni putus, maka ini akan membuat gejala desintegrasi bangsa dalam bahaya.

Dalam rangka mengawal agar negara dalam kondisi tetap aman, damai dan rukun, maka masyarakat harus mulai dilatih untuk berbeda. Dan harusnya warga DKI, sebagai Ibukota negeri ini mampu untuk lebih dewasa dalam memberikan pendidikan politik.

Salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam menciptakan suasana negeri ini damai saat Pilkada adalah pasangan calon, tim sukses, pimpinan warga dan pemerintah. Gejala fanatisme memilih calon Gubernur DKI memang sudah nampak sejak putaran pertama. Sehingga putaran kedua yang nampak memanas ini harus diredam sejak sekarang.

Bangsa Indonesia seharusnya makin matang dan dewasa dalam berpolitik yang banyak berbeda daripada sama. Akan tetapi, terjadinya perbedaan tajam itu seringkali dipicu oleh pemahaman agama. Ini menjadi salah satu indikator runyamnya isu-isu politik.

Janji-janji surga dan perang dalil agama dijadikan dagangan politik untuk menarik simpati kelompok tertentu. Maka dari itu, sudah saatnya politisasi agama dihentikan. Sebab politik bisa dimainkan tanpa harus menjual agama.

Pada titik inilah, wajah demokrasi Indonesia akan nampak sehat dan berwibawa. Sebab selama masih ada politisasi agama, maka tempat ibadah dan majelis ilmu yang mulia akan beralih fungsi jadi panggung kampanye.

Ketika calon yang didukung kalah, maka fanatisme politik akan menjadikan pemahaman agama berbelok arah. Biarkan politik itu berjalan dengan rel politik yang memang sudah ada jalur khusus. Agama akan tetap nampak mulia dan terhormat tanpa harus dicampur aduk politik.

Menghujat saudara muslim yang masih sama-sama mengimani Allah sama dengan memakan dagingnya. Maka, persatuan dan kesatuan bangsa lebih utama untuk dinomer satukan. Dalam politik, menang kalah itu adalah soal jerih payah dan perjuangan.

Bangsa Indonesia dengan ribuan ideologi ini jangan sampai diporak-porandakan oleh pihak-pihak anti NKRI yang sedang menyamar. Warga bangsa harus mulai waspada dengan isu-isu agama yang disebar untuk membuat Indonesia keropos.

Pilkada DKI harus sukses dan berjalan damai. Kuncinya adalah menghapus budaya jahat berpolitik berupa intoleransi. Sebab jika intoleransi ini dibiarkan, maka akan merembet pada konflik SARA, suku, agama, ras da  golongan.

Kecenderungan pudarnya nasionalisme di era sekarang banyak dipicu oleh lahirnya sistem demokrasi (liberty) yang salah arah. Sebab dari sistem ini lahir dua model kebebasan.

Pertama, kebebasan yang melahirkan konflik yang dipicu dari persaingan politik dan perebutan sumber ekonomi. Gejala ini sudah nampak sekali dalam arus besar Pilkada DKI saat ini.

Dan kedua, kebebasan yang disalahgunakan untuk kepentingan sendiri. Suasana inilah yang akan melahirkan ketimpangan struktural. Isu miring seputar fitnah akan cepat muncul akibat penyalahgunaan kepentingan ini.

Adanya gejala intoleransi semacam ini harus cepat diselesaikan. Jiwa berbangsa dan bernegara harus kembali disatukan. Dan demokrasi harus berjalan tanpa intimidasi dan intoleransi.

Dengan cara itu, maka masyarakat akan mendapatkan pendidikan politik yang harmonis. Bukan pendidikan politik yang penuh diakronis-utopis, dengan hanya mencari keuntungan tanpa memikirkan persatuan bangsa.

Indonesia negeri nusantara yang penuh perbedaan, tapi harus disatukan. Bukan membedakan Indonesia dengan menceraiberaikan.  Politik harmonis dengan visi toleransi yang perlu dikedepankan, bukan politik humoris yang menuhankan intoleransi.

M. Rikza Chamami
Dosen UIN Walisongo & Peminat Jaring Kebhinekaan