BERBAGI
Foto WN: Direktorat Jenderal Protokol dan Konsulor Kementerian Luar Negeri RI, Fahri Sulaiman (kanan), , Dinas Ketenagakerja (Diskanaker) jateng, Wika Bintang (kiri), saat rapat koordinasi dan bimbingan teknis penanganan masalah WNI diluar negeri bagi pemangku kepentingan di daerah, di Semarang pada hari Jumat (12/5)

SEMARANG, Warta Nasional — Kementerian luar negeri (Kemenlu) Jawa Tengah dan pemprov jateng bekerjasama dalam mengadakan rapat koordinasi dan bimbingan teknis mengenai penanganan permasalahan WNI diluar negeri bagi pemangku kepentingan.

“Kami mengadakan koordinasi ini untuk kedua kalinya, yang pertama kami mengadakan di lombok, dan yang kedua di jawa tengah,” kata Direktorat Jenderal Protokol dan Konsulor Kementerian Luar Negeri RI, Fahri Sulaiman, kepada wartanasional.com di Semarang, Jumat (12/5).

Ia mengatakan, koordinasi penanganan permasalahan WNI di luar negeri bagi pemangku kepentingan daerah tersebut, diikuti oleh enam provinsi di Indonesia.

“Enam provinsi ini yakni, lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY Yogyakarta dan Jawa Timur,” tuturnya.

Fahri menambahkan, enam provinsi tersebut yang sering kemenlu tangani dalam WNI di luar negeri khususnya permasalahan TKI.

“Sepanjang tahun 2016 kami menangani 17.928 kasus WNI diluar negeri, dari jumlah sebanyak 12.373 kasus atau 69,01% kasus yang berhasil kami selesaikan,” ujarnya.

Bedasarkan angka tersebut, sebanyak 9.450 kasus tenaga kerja infonesia (TKI) yang bekerja pada perseorangan dan sebanyak 602 permasalahan pelaut yang bekerja di kapal ikan berbendera asing atau ABK.

Sementara itu, Dinas Ketenagakerja (Disnaker) jateng, Wika Bintang mengatakan selama tahun 2016 kasus yang paling banyak mengenai, masalah gaji yang tidak dibayar, meninggal, putus hubungan dengan keluarga, penyiksaan dan pelecehan.

“Dalam penanganan kasus tersebut ada 132 kasus yang ditangani oleh Konsulat Jenderal, konsulat republik serta duta besar, dan untuk tahun ini mengalami penurunan permsalahan WNI diluar negeri,” jelasnya.

Pemprov Jawa Tengah dipilih dalam koordinasi permasalan WNI di luar negeri ini karena jateng salah satu daerah yang jumlah kasusnya cukup banyak yakni sekitar 359 kasus selesai dari 571 kasus.

Dalam kesempatan yang sama acara koordinasi tersebut dihadiri oleh Disnaker dan perindusterian kab Demak Eko Laksito mengatakan pemkab Demak cukup selektif dalam melindungi warganya dalam pencegahan kerja diluar negeri.

“Kalau tidak ada keterampilan kami tidak mengijinkan. Di demak kami berupaya untuk membuat padat karya untuk masyarakat, serta kami juga melakukan pelatihan kerja,” imbuhnya.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat kootdinasi antara pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan daerah. (WN-012)