BERBAGI
Foto WN: Profesor bidang Manajemen Pendidikan UIN Walisongo, Fattah Syukur

SEMARANG, Warta Nasional — Beberapa hari ini Indonesia digemparkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 23 tahun 2017 tentang hari sekolah dilaksanakan 8 jam per hari atau 40 jam selama 5 hari (Full Day) dari senin sampai jum’at.

“Yang namanya Full Day School (FDS) jika dilaksanakan di Indonesia harus mempertimbangkan banyak hal, karena masyarakat kita sangat beragam, dari masyarakat kota yang serba modern sampai masyarakat desa yang cukup terbelakang,” kata Profesor bidang Manajemen Pendidikan UIN Walisongo, Fattah Syukur, kepada wartanasional.com di semarang, Kamis (15/6).

Fattah mengatakan, yang namanya peraturan tidak hanya sekedar legal formal namun berbasis pada data dan analisis sehingga ketika peraturan diterapkan tidak menimbulkan masalah di masyarakat.

“Kalau aturan ini diseragamkan akan menjadi tidak efisien, salah satu pertimbangan pak menteri diadakannya FDS supaya anak-anak dalam kesehariannya bisa dipantau dan dikontrol di sekolah karena pendidikan karakternya itu bisa terjamin,” tuturnya.

Lanjut Fattah menambahkan, padahal peraturan ini dirasa tidak efisien dan tidak selalu benar jika anak seharian penuh disekolah akan terjamin pendidikan karakternya.

“Jika FDS ini tetap dilaksanakan, sekolah harus mempertimbangkan berbagai hal mulai dari asupan gizi, biaya sekolah, dan fisik dari murid-murid tersebut,” pungkasnya. (WN-015/Syaifur)

Editor: Fifit D