BERBAGI
Dr. Aji Sofanudin, Pengurus Majelis Wilayah KAHMI Jawa Tengah, Foto Istimewa

Warta Nasional — Relasi Pancasila dan Islam dalam rentang sejarah pernah bersifat fluktuatif. Dalam peristiwa DI/TII Kartosoewirjo, Islam pernah berhadap-hadapan secara langsung dengan Pancasila. Secara mudah, Islam digambarkan sebagai musuh Negara, musuh Pancasila.

Padahal, dalam sejarah perumusan dasar negara, Islam adalah sumber inspirasi dan motivasi. Perjuangan mengusir penjajah adalah jihad menegakkan agama. Kalimat takbir adalah mantra ampuh menggelorakan semangat hubbul wathon minal iman.

Pancasila dan Muhammadiyah

Secara organisatoris Muhammadiyah sangat berkepentingan tentang Pancasila. Terbukti, pada Darul Arqam Ideologi, Politik, dan Organisasi yang diselenggarakan oleh PDM Kota Semarang tanggal 9-10 September 2017 mengangkat satu bahasan khusus tentang Pancasila yakni “Menguatkan Ideologi Bangsa Berlandaskan Islam Berkemajuan”.

Meskipun sejatinya, diskusi penerimaan Pancasila sudah seharusnya usai tahun 1980-an. Lahirnya rumusan Dar al-Ahdi wa al-Syahadah menjadi momentum bagi Persyarikatan Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan sosial-bernegara, khususnya menyangkut ideologi negara.

Mafhum bahwa Muhammadiyah secara konklusif membuat keputusan dalam Muktamar ke-47 tahun 2015 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia Berdasarkan Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa al-Syahadah. Maksudnya adalah bahwa Negara Indonesia Berlandaskan Pancasila merupakan sebuah negara perjanjian-konsensus dan persaksian bagi kemaslahatan dunia. Putusan itu menjadi tonggak penting bagi Muhammadiyah untuk mengambil posisi lebih aktif dalam pembangunan negara dan dunia.

Ada beberapa alasan konsep Dar al-Ahdi wa al-Syahadah tersebut penting. Pertama, Muhammadiyah perlu merengkuh “produknya” dengan tangan terbuka dan erat. Muhammadiyah mendukung Pancasila secara spiritual dengan dalil naqli dan aqli.  Sejarah mencatat bahwa Muhammadiyah terlibat aktif dalam perumusan dasar negara, mulai dari aspirasi pengakuan terhadap spirit Islam oleh Ki Bagus Hadikusumo, perumusan Pancasila oleh Panitia sembilan (dengan K. Kahar Muzakkir sebagai wakil Muhammadiyah) hingga perubahan sila pertama menjadi tiga kata atas persetujuan Ki Bagus Hadi Kusumo, yang kala itu menjadi ketua pimpinan (Hoofd Bestuur) Muhammadiyah.

Bung Hatta, dengan bantuan tokoh Muhammadiyah (Mr. Kasman dan Tengku Muh. Hasan) dan tokoh NU (KH Wahid Hasyim) berhasil meyakinkan Ki Bagus Hadi Kusumo dalam lobi sesaat sebelum sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa rumusan sila pertama perlu diubah karena ada keberatan dari umat agama lain di Indonesia Timur. Lahirlah kemudian rumusan Ketuhanan  Yang Maha Esa, yang saat itu ditafsirkan sebagai perwujudan tauhid (ilahun wahid).

Sayangnya, kekecewaan terhadap perubahan sila pertama dan kegagalan wakil-wakil Islam di Konstituante (Masyumi, NU, PSII, dan Perti) untuk memperjuangkan dasar negara Islam,  di sidang Konstituante yang dibentuk untuk menyempurnakan UUD 1945, UUD 1949, dan UUDS 1950, yang memiliki varian rumusan dasar negara berbeda, kadang masih dirasakan sebagian kecil warga Muhammadiyah sebagai ganjalan. Ganjalan itu lahir karena adanya perasaan bahwa ada proses yang kurang fair dalam perubahan sila pertama sebelum sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Ganjalan itu kadang menjadikan sebagian (kecil) warga Muhammadiyah lupa bahwa Pancasila disusun dan menjadi konsensus, dengan partisipasi aktif tokoh-tokoh Islam, termasuk tokoh-tokoh Muhammadiyah, bersama dengan tokoh-tokoh nasionalis dan tokoh nonmuslim.

Dengan pernyataan resmi bahwa Negara Indonesia Berdasarkan Pancasila sebagai Dar al-Ahdi wa al-Syahadah, Muhammadiyah semakin mengokohkan posisinya dalam menerima dasar negara Pancasila sebagai konsensus yang diterima dan dibuktikan untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Tokoh-tokoh Muhammadiyah adalah tokoh yang aktif membidani kelahiran Pancasila.

Kedua, di tengah turbulensi bangsa Indonesia dan masyarakat muslim global, ada harapan agar Muhammadiyah (dengan segala keterbatasannya) memberikan peran lebih bagi bangsa Indonesia dan umat Islam di dunia Islam. Polemik mengenai persoalan dasar negara harus diakhiri. Tugas warga dan pimpinan Muhammadiyah adalah menemukan landasan moral dan spiritual keberadaan Pancasila, melalui tafsir yang dinamis dan berkemajuan.

Ketiga, Pancasila sebagai ideologi bernegara itu bersifat terbuka. Terbuka dalam pengertian, sebagaimana dikatakan H.A.M. Effendy,  bahwa meski nilai-nilai dasarnya tetap;  pengalaman, pengembangan, dan pengayaan nilai dasarnya bisa berubah. Sejarah mencatat bahwa Pancasila pernah ditafsirkan Bung Karno sebagai kompromi dan gotong royong antara kaum agamawan, nasionalis, dan sosialis. Tafsir Bung Karno tersebut melahirkan konsep Nasakom.

Pada masa Orde Baru,  Pancasila tidak hanya dipandang sebagai falsafah negara melainkan juga falsafah hidup. Soeharto melakukan tafsir Pancasila dengan P-4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Sementara itu, di era Reformasi ini tafsir terhadap Pancasila tampak tidak terlalu jelas, namun ada penekanan yang kuat Pancasila sebagai dasar NKRI dan pengikat kemajemukan bangsa Indonesia.

Muhammadiyah berkesempatan besar untuk menjadi subyek dengan memberikan tafsir yang dinamis terhadap Pancasila. Pancasila perlu dilihat sebagai pengejawantahan spirit tauhid dan pelaksanaan ajaran agama. Sila pertama, sebagaimana konsepsi Notonagoro tentang susunan Pancasila yang hirarkis-piramidal, menjiwai seluruh sila lainnya.

Dalam dekrit tahun 1959, Bung Karno menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan satu rangkaian-kesatuan dengan konstitusi tersebut. Terlebih, pembukaan UUD 1945 merupakan rumusan Piagam Jakarta. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itulah yang menjadi titik tolak pemberlakuan Pancasila versi PPKI, yang sempat digantikan oleh Pancasila versi UUD RIS dan versi UUDS 1950.

Tantangan yang harus dihadapi Muhammadiyah saat ini adalah adanya dua cara pandang yang kontraproduktif. Pertama, adanya pandangan dan gerakan yang mengabaikan arti penting Pancasila sehingga Pancasila dipandang tidak diperlukan lagi dan harus diganti.

Kedua, adanya penafsiran secara liberal dan upaya menjauhkan Pancasila dari spirit Piagam Jakarta. Bahkan, Pancasila seolah hendak dibenturkan secara berhadap-hadapan dengan Islam. Islam dipersepsikan sebagaimana gerakan politik DI/TII.

Jadi, ada wacana pendegradasian arti penting Pancasila dan wacana yang seolah menempatkan Islam sebagai musuh negara. Dua fenomena itulah tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini. Pancasila adalah konsensus bangsa Indonesia yang patut diapresiasi. Tidak ada alasan untuk merasa “ada yang salah” dalam proses perumusan Pancasila”.

Umat Islam Indonesia patut bersyukur memiliki Pancasila. Setidaknya ada beberapa alasan sebagai berikut.Pertama, Pancasila versi saat ini disusun dengan melibatkan berbagai kalangan, termasuk tokoh-tokoh Islam:  K. Kahar Muzakkir (Muhammadiyah), K. Agus Salim (Penyedar/SI), K. Wahid Hasyim (NU), dan Abikusno Cokro Suyoso (Sarekat Islam).

Bung Karno di masa muda sangat dekat dengan tokoh-tokoh Islam, seperti Tjokroaminoto (SI), A. Hasan (Persis), KH Mas Mansur (Muhammadiyah), maupun dengan K. Wahid Hasyim (NU) dan mertuanya pun adalah tokoh Muhammadiyah. Hal itulah membuatnya mencoba menjembatani aspirasi kalangan nasionalis-Islam dengan kaum nasionalis-sekuler.

Kedua, perubahan Sila Pertama versi Piagam Jakarta menjelang sidang PPKI 18 Agustus 1945, telah dilakukan Moh. Hatta melalui lobi dan persetujuan Pemimpin Hoofd Bestuur Muhammadiyah (Ki Bagus Hadikusumo). Moh. Hatta meminta bantuan tokoh-tokoh Muhammadiyah (Mr. Kasman dan Tengku Moh. Hasan) serta tokoh NU (Kiai Wahid Hasyim) untuk meyakinkan Ki Bagus, yang berujung pada penegasan bahwa rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan tauhid (ilahun wahid).

Ketiga, Bung Karno telah sebisa mungkin memfasilitasi tercapainya versi konsensus Pancasila, meski berbeda secara struktur dengan versi awal yang ia ajukan. Panitia Sembilan adalah upaya yang sangat baik untuk memberikan kesempatan para tokoh Islam untuk turut merumuskan dasar negara bersama tokoh nasionalis (Sukarno, Hatta, Ahmad Subardjo, dan Moh. Yamin) dan tokoh nonmuslim (A.A. Maramis).

Setelah terjadi perubahan Sila Pertama, umat Islam masih diberi kesempatan untuk memperjuangkan aspirasinya secara demokratis. Hal itu dibuktikan dengan kesempatan tiga tahun bagi wakil-wakil umat Islam di Konstituante untuk memajukan pendapat, berdiskusi, dan melobi.

Dekrit Presiden 1959 baru keluar setelah proses dialog dan lobi selama tiga tahun di konstituante tidak membuahkan hasil. Dekrit Presiden 1959 lahir untuk menyelamatkan kondisi negara ketika pembahasan mengenai dasar negara mencapai jalan buntu. Dalam dekrit itu pun Bung Karno bersikap cukup bijak dengan menempatkan piagam Jakarta sebagai jiwa dari Pancasila versi PPKI.

Jadi, konsepsi Pancasila sebagai Dar al-Ahdi wa al-Syahadah pada dasarnya adalah penemuan kembali dan penegasan Muhammadiyah atas konsensus bangsa yang turut dibidani oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah.

Dalam sejarah, Muhammadiyah tidak pernah menolak Pancasila, meski masih ada kegamangan di sebagian kecil warganya, karena pandangan bahwa ada proses yang tidak fair dalam perubahan konsensus Piagam Jakarta. Namun, keterlibatan aktif Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan bahwa tidak ada persoalan dalam relasi antara Muhammadiyah dengan NKRI dan dengan dasar negara.

Konsep Dar al-Ahdi wa al-Syahadah berlaku sebagai stempel yang menjadikan konsensus bangsa itu semakin kuat terpatri dalam alam pikir dan kejiwaan Muhammadiyah. Penerimaan terhadap Pancasila, bukan sekedar persoalan administratif, melainkan persoalan yang melibatkan spirit keagamaan. Ketuhanan Yang Maha Esa sejalan dengan QS. 112:1, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab selaras dengan QS. 4: 135, Persatuan Indonesia sejalan dengan QS. 49: 13, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan sejalan dengan konsep QS. 42: 38, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia sejalan dengan konsep QS. 16: 90.  Wallahu’alam.

Oleh : Dr. Ahwan Fanani, (Majelis Tarjih PW Muhammadiyah Jawa Tengah) dan Dr. Aji Sofanudin, (Pengurus Majelis Wilayah KAHMI Jawa Tengah)