BERBAGI
Ketua DPRD Kota Semarang, H Supriyadi, S.Sos, Foto: Istimewa

SEMARANG, Warta Nasional — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyetujui rencana pembangunan transportasi massal berbasis rel untuk mengantisipasi kemacetan, baik light rapid transit (LRT) maupun mass rapid transit (MRT).

“Masih banyak pekerjaan rumah bagi Dinas Perhubungan melihat dampak kemacetan di Semarang yang makin parah. Maka LRT dan MRT adalah terobosan yang bagus,” kata Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi di Semarang, kepada wartanasional.com, Rabu (7/7/2017).

Supriyadi mengharapkan, keberadaan LRT maupun MRT tidak hanya mencakup Kota Semarang, melainkan juga berperan sebagai transportasi massal antardaerah di sekitar Semarang.

“Sekarang ini, sudah tidak mungkin lagi membuat jalan baru, apalagi di tengah kota. Maka LRT bisa menjadi alternatif. Selain itu, jangan lupakan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang rencananya menambah koridor,” ujarnya.

Dia mengatakan, perlu penanganan secara menyeluruh untuk mengatasi kemacetan di Kota Semarang, termasuk penataan angkutan “feeder” (pengumpan) dengan memanfaatkan angkutan kota (angkot) yang sudah ada untuk menjaring masyarakat yang berada di berbagai kawasan permukiman.

“Dalam angkutan transportasi adalah jalur cabang dan ranting. Selama ini dengan kehadiran angkutan `online` kan membuat para pengusaha angkot semakin terdesak sehingga bisa dijadikan angkutan `feeder`,” tuturnya.
Selain itu, Supriyadi mengatakan, pembangunan LRT yang membutuhkan anggaran besar, tidak menjadi kendala selama memiliki konsep yang jelas dan persiapan matang sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara lebih oleh masyarakat.

“Saya rasa kalau detail engineering design (DED), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Land Acquisition Resettlernent Action Plan (Larap), hingga Amdalalin sudah dibuat, bisa terlihat anggaran yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengharapkan, pembangunan LRT tidak mungkin hanya mengandalkan APBD Kota Semarang sehingga perlu dukungan dari pemerintah pusat, termasuk menggandeng investor, baik dalam maupun luar negeri untuk berinvestasi.

“Kami harap kajian harus secara matang. Program bisa berjalan dengan semestinya, dampak kemacetan lalu lintas bisa berkurang pada 2020 karena sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” pungkasnya. (WN-007)