BERBAGI
Ketua LPP PWI Jateng, Zaenal Abidin Petir bersama Bupati Kudus, H Mustofa (Foto Dok. WN)

SEMARANG, Warta Nasional – Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP), Zaenal Abidin Petir menyatakan kinerja tata kelola publik di 10 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah cenderung menurun.

“Belum semua pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah melaksanakan informasi keterbukaan publik,” kata Petir kepada wartanasional.com, Jumat (10/8/2018).

Ia menyebut 10 daerah tersebut antara lain Pemkab Banjarnegara, Pemkab Kendal, Pemkab Pati, Pemkab Wonosobo, Pemkab Sragen, Pemkab Pemalang, Pemkab Jepara, Pemkab Cilacap, Pemkab Klaten dan Pemkab Karanganyar.

“Hal itu berdasarkan penilaian kami dalam kurun 2015-2017,” ujarnya.

Tidak hanya itu, ia juga menyebut lima pemkab tak punya tata kelola informasi publik. Daerah yang dimaksud yaitu Pemkab Tegal, Pemkab Grobogan, Pemkab Sukoharjo, Pemkab Demak dan Pemkot Tegal.

Lanjut, Zaenal menuturkan ada beberapa alasan keterbukaan publik suatu pemda tidak stabil. Contohnya sering bergantinya pejabat pengelola informasi dan data. Kedua, kepala daerah memang tidak ‘ngeh’ atau tidak peduli tentang pentingnya keterbukaan informasi publik.

Ada juga kasus, ketika masyarakat meminta informasi publik harus izin pimpinan dengan berbagai alasannya. Menurutnya hal itu tidak tepat bahkan salah.

” Yang menentukan suatu data itu informasi publik itu undang-undang, bukan opini pejabat. Sudah diatur dalam UU no 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik,” ujarnya.

Adapun jenis informasi yang dikecualikan yaitu berkaitan dengan ketahanan nasional, data intelijen, proses penyelidikan serta penyidikan, persaingan usaha tidak sehat, dan masalah privasi seseorang. Sebaliknya, terkait anggaran pemerintah, proyek hingga SK Bupati bebas terbuka untuk publik.

“Ketika masyarakat ingin tahu, ya harus disediakan. Kalau harus lapor pimpinan dan sebagainya itu namanya pejabat tidak mudeng. Tidak memahami tugas sebagai ASN. Kalau tidak paham hukum berhenti saja jadi ASN,” pungkasnya. (WN-10)

Editor : Nikmah