BERBAGI
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Foto: istimewa

JAKARTA,Warta Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membolehkan kepala daerah terjun langsung dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, asalkan sesuai aturan. Sebab, kepala daerah merupakan jabatan politik yang dipilih rakyat melalui pesta demokrasi.

”Ya, boleh tidak netral tapi ada batasan aturan (dari) Panwas dan Bawaslu. Kepala daerah kan dipilih oleh satu partai atau gabungan partai,” kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Penyelengaraan Pemilu 2019 KPU di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (17/11).

Tjahjo mencontohkan batasan-batasan yang dimaksud, antara lain kepala daerah hadir dalam kampanye hanya pada akhir pekan, bukan pada hari kerja agar kinerja pemerintahan daerah tidak terganggu. Selain itu, kepala daerah saat berkampanye dilarang mengajak staf pemerintahan dan menggunakan fasilitasnya. ”Kalau mau ke Jakarta misalnya, jangan ajak staf, jangan ajak ASN (aparatur sipil negara), pakai uang sendiri pokoknya,” kata Tjahjo.

Adapun ASN harus bertindak netral dalam Pilpres 2019. ”Kami ikut dengan prinsip Kapolri dan TNI, Polri dan ASN itu harus netral. Yang boleh tidak netral tapi ada batas aturan Panwas dan Bawaslu adalah kepala daerah,” imbuhnya.

ASN di bawah kepala daerah hanya boleh menjelaskan mengenai keberhasilan program pemerintah. Namun, tetap tidak boleh menyerukan dukungan terhadap pasangan calon tertentu. ”Program pembangunan dan pileg, pilpres harus dibedakan,” tegasnya.

Dalam acara yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan, pihaknya mencapai nilai kontrak Rp 473 miliar untuk pengadaan logistik Pemilu 2019 atau berhasil menghemat Rp 548 miliar dari perkiraan anggaran Rp 1,021 triliun. Arief menjelaskan, penghematan itu bisa dilakukan karena pengadaan dilakukan dengan e-katalog. ”Sembilan item kami lelang melalui e-katalog. Nanti kami dorong semua proses pemilu menerapkan lelang melalui e-katalog agar terjadi penghematan luar biasa,” paparnya.

Arief menegaskan, KPU siap melaksanakan Pemilu Legislatif dan Pilpres pada 17 April 2019, baik dari segi anggaran, logistik, maupun personel. Lebih lanjut ia menjelaskan, dari segi anggaran KPU provinsi dan kabupaten/kota juga sudah siap.

Dia menyebutkan, sebagian besar kotak suara sudah disebar ke daerah. Arief juga menegaskan komitmen KPU untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur, adil, dan berintegritas. Selain itu, KPU berkomitmen melindungi, melayani pemilih saat menggunakan hak pilihnya, serta melaksanakan seluruh tahapan pemilu dengan transparan dan partisipatif. (ant-19)