BERBAGI
ilustrasi/istimewa

SURABAYA, Warta Nasional – Pemerintah Kota Surabaya menyatakan lebih enak di hati atau sreg limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah medis dikelola Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau dari pada Badan Usaha Air Minum (PDAM).

“Kalau saya lebih pada bentuk UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) di bawah DKRTH (Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau) karena di sana ada bidang pengelolaan sampah dan limbah,” kata Kepala DKRTH Surabaya Eko Agus Supiadi kepada Antara di Surabaya, Rabu.

Menurut dia, memang ada wacana akan dibentuk UPTD pengelolaan limbah B3 sesuai arahan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Diketahui sesuai saran KLHK sendiri agar pembangunan tempat pengelolaan limbah B3 berbentuk UPTD atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Bahkan, kata dia, rencana pembentukan UPTD itu juga pernah disampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini beberapa waktu lalu. Hanya saja, sampai saat ini masih belum dikoordinadikan lebih lanjut terkait rencana tersebut.

Apalagi, menurut Eko Agus, pembentukan UPTD dianggap lebih mudah dan cepat dari pada BUMD. Pengajuan anggarannya lewat UPTD lebih mudah karena lewat dinas terkait.

“Nantinya kami akan membentuk tim khusus untuk pembangunan tempat pengelolaan limbah B3,” katanya.

Hal sama juga dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya Febria Rachmanita. Ia mengatakan yang lebih tepat mengelolah limbah B3 atau medis itu UPTD di bawah DKRTH.

Ia menjelaskan bahwa limbah B3 itu ada yang cair dan padat. Kalau limbah B3 cair selama ini sudah teratasi karena semua fasilitas kesehatan (faskes) di Surabaya sudah mempunyai Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).

“Kalau limbah B3 padat ini yang perlu penanganan,” katanya.

Pemerintah pusat dalam hal ini KLHK sudah setuju terkait pembangunan tempat pengelolaan limba B3 ini, begitu juga didukung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Meski demikian, DPRD Surabaya sendiri telah menolak anggaran pembangunan tempat pengelolaan limbah B3 senilai Rp60 miliar yang diajukan Pemkot Surabaya dalam APBD Surabaya 2019.

Saat ditanya terkait anggaran pengelolaan limba B3 yang dicoret itu, Febria tidak berkenan menjawab, melainkan menyarankan untuk tanya langsung ke DPRD Surabaya.

Ketua Komisi B DPRD Surabaya Mazlan Mansyur sebelumnya menyarankan agar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada bisa diberdayakan untuk bisa mengelolah limbah medis atau bahan berbahaya dan beracun.

“Tidak perlu buat BUMD pengelolaah limbah sampah medis atau B3. Surabaya sudah punya PDAM yang terbiasa mengelolah limbah,” katanya.

Menurut dia, PDAM Surabaya selama ini sudah biasa mengelola air yang bahan bakunya salah satunya dari sungai menjadi air bersih atau air minum yang bisa dikonsumsi masyarakat.

“Kenapa tidak diberdayakan. Kalau pengelolaan limbah, PDAM sudah biasa. Tinggal ditingkatkan (upgrade) untuk limbah khusus sehingga bisa efisien biaya,” ujarnya. (Ant)