BERBAGI
Suasana belajar di pondok pesantren/Ilustrasi/Foto: Tempo

SEMARANG, Warta Nasional – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp205 miliar untuk meningkatkan kesejahteraan guru agama pada lembaga pendidikan formal maupun nonformal sehingga bisa membentuk sumber daya manusia yang berkarakter.

“Sumber daya manusia Jateng perlu ditingkatkan, salah satu upayanya adalah meningkatkan kesejahteraan para pengajar keagamaan di madrasah diniyah, TPQ, maupun pondok pesantren,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Rabu (16/1).

Menurut Wagub yang akrab disapa Gus Yasin itu, pendidikan agama memiliki sumbangsih besar terhadap negara, mulai sebelum Indonesia merdeka hingga sekarang dan dengan peningkatan penghasilan para pengajar keagamaan, menandakan pemerintah memperhatikan pendidikan maupun para guru agama di berbagai lembaga pendidikan.

Gus Yasin ingin seluruh guru agama mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk soal kesejahteraan dan pendapatannya sehingga mampu mengajarkan dengan baik dan tepat tentang Islam yang rahmatan lilalamin.

“Apalagi sampai sekarang bermunculan pemikiran radikal atau paham yang mengarah pada terorisme dan perpecahan persatuan,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.

Gus Yasin berharap dengan adanya insentif untuk guru madrasah diniyah, TPQ, atau guru-guru pendidik agama lain, maka kualitas pendidikan di Jateng kian meningkat sehingga para peserta didik tidak hanya memahami Islam secara agama, melainkan juga mempraktikkan apa yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain pemberian insentif pengajar keagamaan, Pemprov Jateng juga memberikan kesempatan bagi anak-anak penghafal Alquran untuk mendapatkan bantuan di bidang pendidikan.

Dalam upaya peningkatan pelayanan pendidikan di bidang keagamaan, mulai 2019 Pemprov Jateng akan memberikan bantuan insentif pengajar bagi guru, serta ustad, dan ustadzah madin dan pondok pesantren sebanyak 171.131orang dengan total anggarannya Rp205 miliar.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemprov Jateng antara lain, validasi data penerima di semua kabupaten yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari Biro Kesra, Kanwil Kementerian Agama, dan Tim Santri Gayeng.(Ant)