BERBAGI
Dr. H. Aji Sofanudin, M.Si Pengurus Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jawa Tengah periode 2017-2022.

Oleh : Aji Sofanudin *

Di koran Jawa Pos (Jum’at, 1 Maret 2019) memuat judul berita “Nonmuslim Jangan Lagi disebut Kafir”. Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat sejak rabu (27/2) hingga hari ini (1/3) menghasilkan sejumlah keputusan penting. Salah satunya, kesepakatan untuk tidak menggunakan sebutan kafir kepada warga Negara Indonesia nonmuslim. Sebagai gantinya, para kyai memilih kata muwathinun atau warga Negara.

Kata kafir mengandung sisi negatif yang berupa kekerasan teologis. Kata muwathinun dipilih sebagai pengganti karena menunjukkan kesetaraan status dan nonmuslim dalam sebuah Negara, kata Abdul Muqsith Ghazali.

Dalam fb Prof Dr Machasin, disebutkan bahwa dalam sidang Bahtsul Masail Komisi Maudlu’iyah, tanggal 28 Pebruari 2019 dibahas dua perkara (1) Negara bangsa dan (2) Islam nusantara. Mengenai yang pertama, dibahas tiga pertanyaan (1) bagaimana pandangan Islam menyikapi bentuk negara bangsa, (2) bagaimana status non Muslim di Indonesia dan (3) bagaimana kedudukan produk perundangan yang dihasilkan negara bangsa dan sikap kaum muslim terhadapnya?

Dalam menjawab pertanyaan kedua, beberapa peserta meneliti pilihan-pillihan yang tersedia dalam fiqh. Ada beberapa istilah kafir dalam fiqh (1) Kafir harbi (non Muslim yang diperangi), (2) kafir dzimmi (non Muslim yang dilindungi dengan imbalan pajak kepala atau jizyah), (3) kafir mu’ahad (non muslim dengan perjanjian, tanpa keharusan bayar jizyah), dan (4) kafir musta’man (non Muslim bukan warga yang dijamin keamanannya).

Pilihan-pilihan ini tidak dapat dipakai karena Indonesia dibangun bersama oleh komponen bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang keagamaan yang berbeda. Indonesia bukan Negara agama, tetapi Negara kesepakatan dari orang-orang yang majemuk itu.

Ganti Istilah atau Genre Baru ?

Kafir adalah terminologi agama, bukan terminologi Negara. Sependek pengetahuan saya, tidak ada istilah kafir dalam literatur UU dan produk hukum yang lain. Dalam konteks, NKRI yang ada adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

Istilah kafir ada dan bahkan banyak dalam kitab suci Al-Qur’an. Menurut Cholil Nafis, setidaknya ada 525 kata kafir dalam Al-Qur’an yang bermakna: (1) enggan mengakui keesaan Allah, risalah Rasul-Nya dan hari kemudian, (2) enggan bersyukur, (3) menutupi dirinya dan orang lain dari jalan Allah, (4) beriman tetapi tidak mengerjakan tuntunan Islam, dan (5) menjadikan agama sebagai permainan.

Jika istilah Muwathinun digunakan untuk mengganti istilah kafir dalam Al-Qur’an nampaknya menjadi aneh. Jika itu maksudnya, maka akan ada semacam “amandemen” terhadap kitab suci Al-Qur’an. Al-Qur’an kok direvisi? Ini tentu pemikiran yang kebablasan.

Tapi jika itu hanya genre baru (tetap bagian dari kafir) barangkali itu bisa diterima. Tipologi kafir dalam kitab klasik (harbi, dzimmi, mu’ahad, dan musta’man) dinilai masih kurang, sehingga perlu ada tambahan istilah lagi yakni muwathinun yang lebih tepat dalam konteks Indonesia.

Pertanyaannya adalah apakah selama ini ada diskriminasi antara Muslim dan Nonmuslm dalam konteks layanan keagamaan di Indonesia? Faktanya Muslim dan non Muslim dalam konteks NKRI memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada diskriminasi pelayanan Negara terhadap seluruh warga.

Semua warga Negara (Muslim atau nonmulism) sama dalam memperoleh KTP, memperoleh pendidikan, layanan perkawinan, pertanahan dan lain-lain. Bahkan dalam konteks pemerolehan pendidikan agama regulasinya jelas “setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”. Wallahu’alam (*)

* Aji Sofanudin
Peneliti Agama; WNI Muslim ber-KTP Semarang