BERBAGI
Tri Lindawati, S.Pi., S.S., M.A. (Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah) Foto : WW

Oleh : Tri Lindawati, S.Pi., S.S., M.A. *

Perjalanan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia ditandai dengan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan negara yaitu dengan membentuk lembaga-lembaga Negara yang bersifat mandiri, memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan. Salah satu lembaga Negara yang dibentuk oleh pemerintah adalah Komisi Ombudsman Nasional pada tanggal 10 Maret 2000 dengan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Ombudsman dalam perjalanannya mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu perwakilan yang didirikan dan resmi beroperasional pada Oktober 2012. Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia di Perwakilan Provinsi bertujuan untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sampai dengan pertengahan tahun 2018 telah dibentuk perwakilan di 34 Provinsi seluruh Indonesia. Untuk itu, Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan sosialisasi tentang pelayanan publik dan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga Negara bertugas mencegah, menerima dan menindaklanjuti laporan maladministrasi dari masyarakat baik melalui tindak lanjut pengaduan masyarakat maupun dengan menggandeng Konco Ombudsman. Konco Ombudsman adalah masyarakat dan atau kelompok masyarakat yang dibekali dengan pemahaman mengenai ombudsman, pelayanan publik, dan cara menyampaikan pengaduan pelayanan publik. Melalui sosialisasi ini diharapkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik meningkat.

Peran serta masyarakat mewujudkan pelayanan publik yang prima sangat penting karena masyarakat yang menerima dan mengetahui kebutuhan pelayanan. Salah satu sasaran Ombudsman RI memberikan kesadaran masyarakat tentang hak atas pelayanan publik yang baik. Sebagai bentuk implementasi pemberdayaan masyarakat, Ombudsman RI melakukan berbagai kegiatan penyebarluasan informasi sebagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan merupakan bagian integral dan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pemerintahan. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik merupakan salah satu parameter keberhasilan birokrasi. Pelayanan yang berkualitas merupakan harapan masyarakat karena pelayanan merupakan hak yang harus diperolehnya.

Kesadaran masyarakat terhadap hak untuk memperoleh pelayanan yang baik salah satunya diwujudkan dalam penyampaian akses ke Ombudsman Republik Indonesia di Pusat maupun di Perwakilan Jawa Tengah. Akses masyarakat sebagian besar disampaikan melalui surat maupun secara langsung datang sendiri ke Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, sementara lainnya melalui e-mail dan media. Sejak Januari 2018 hingga akhir Desember 2018, jumlah laporan yang masuk sebanyak 169 laporan. Dari jumlah tersebut yang disampaikan melalui datang langsung ke Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah sebanyak 77 (45,56%) laporan, sedangkan melalui surat sebanyak 70 (41,42%) laporan, sisanya disampaikan melalui email, telepon, dan website. Selain laporan masyarakat yang ditindaklanjuti, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menerima lebih dari seribu konsultasi masyarakat terkait pelayanan publik.

Selain itu, Ombudsman juga menindaklanjuti laporan yang bersumber dari media dengan melakukan Reaksi Cepat Ombudsman (RCO). Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mempermudah akses masyarakat untuk melaporkan dan berkonsultasi terkait permasalahan pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2018, instansi yang terbanyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu 48 laporan (28,4%), Desa sebanyak 22 laporan (13,0%), sedangkan yang paling sedikit adalah Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Obat & Makanan, Kantor Wilayah Pertanahan, Kecamatan, Kementerian Hukum & HAM, Kepolisian Sektor, Komando Daerah Militer, Pengadilan Negeri, Perguruan Tinggi Negeri, dan RSUD masing-masing sejumlah 1 laporan (0,6%). Fakta ini menunjukkan kesamaan dengan laporan masyarakat kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah pada tahun 2017 dimana Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menempati urutan tertinggi sebagai instansi yang dilaporkan oleh masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan laporan masyarakat sekaligus berupaya membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Pekan Pelayanan Publik, “Melayani Tanpa Maladministrasi” di Kota Salatiga pada 16 Maret 2019 mendatang. Selamat melayani tanpa maladministrasi. Selamat hari jadi Ombudsman Republik Indonesia yang ke-19.

Penulis:
Tri Lindawati, S.Pi., S.S., M.A.
Asisten Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Jawa Tengah