BERBAGI
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Wonosobo, KH. Muchotob Hamzah (Foto: WN)

WONOSOBO, Warta Nasional – Sejumlah elemen masyarakat di berbagai daerah beramai-ramai menolak rencana aksi people power yang digagas beberapa tokoh dari pendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandiaga Uno.

Penolakan juga dilakukan oleh sejumlah tokoh dan masyarakat Wonosobo. Warga di dataran tinggi Dieng itu menilai jika people power dipaksakan maka yang dirugikan adalah masyarakat Indonesia sendiri.

“Harusnya tidak saling memaksakan kehendak, siapapun yang kalah harus legowo. Tidak usah demo-demonan, kalau rusuh yang rugi kita sendiri,” kata Abdul Wahid, salah satu petani di Wonosobo, Selasa (14/5/2019).

Sebelumnya muncul ajakan beberapa pihak via grup WhatsApp agar turun ke jalan tanggal 22 Mei. Padahal tanggal 22 Mei itu bertepatan dengan Nuzulul Quran.

Sejumlah pihak mengajak masyarakat agar tidak menodai hari turunnya Al Quran dengan kegiatan yang kontra-produktif apalagi membahayakan kemanusiaan seperti demonstrasi.

Terkait rencana aksi itu, beberapa tokoh agama di Kabupaten Wonosobo mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan ajakan mengikuti people power yang saat ini viral terkait dengan perolehan hasil pemilu 2019. Mereka sepakat menyatakan penolakan terhadap gerakan people power yang mengarah ke tindakan untuk menggulingkan pemerintah sah terutama pasca Pemilu 2019.

Menurut Ketua Majelis Ulama Indonedia (MUI) Kabupaten Wonosobo, KH. Muchotob Hamzah, pergerakan seperti people power tersebut tidaklah perlu dilakukan. Pihaknya menilai hal tersebut dapat mengancam keutuhan bangsa dan negara.

Apabila ada pihak yang mengikuti kompetisi pemilu, menganggap terjadi kecurangan, tentu hal tersebut harus diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

“Segala bentuk kecurangan maupun pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pemilu 2019 harus diselesaikan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Gerakan people power, sambung Muchotob, justru akan memperkeruh keadaan dan malah akan mengancam keutuhan negara Indonesia tercinta. Sebagai bangsa yang berakhlak dan beradab harusnya kita bisa menghormati dan menerima ketetapan KPU terkait hasil pemilu.

“Tentunya kita berharap semua elemen masyarakat dapat menghormati keputusan KPU. People power itu bukan suatu hal yang bisa dibenarkan dan membuat negara kita tidak kondusif,” kata Dr Muchotob Hamzah yang juga Rektor Unsiq Wonosobo itu.

Sementara itu Ketua Ansor Kabupaten Wonosobo, Santoso, menyatakan bahwa, jika people power dimaknai sebagai penyampaian aspirasi warga kepada lembaga negara atau negara tidak menjadi persoalan.

Berbeda ketika people power dimaksudkan untuk agenda atau upaya deligitimasi lembaga penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Apalagi ditumpangi dengan tidak mengakui hasil pemilu yang oleh KPU sudah dilkasanakan penghitungannya secara berjenjang.

“People power ya pada saat pelaksaan pemilu kemarin , dimana masyarakat Indonesia secera bersamaan datang ke TPS menggunakan haknya sebagai warga negara untuk memilih pemimpin atau wakil rakyatnya. Rayat datang Ke TPS dengan kesadaran tinggi dan secara berdaulat menentukan nasib bangsa ini kedepan secara sah dan konstitusional,” kata Gus Santoso sapaan akrabnya.

Ansor Wonosobo berharap agar masyarakat tidak termakan isu hoax yang sengaja disebarkan oleh pihak – pihak yang akan mengacaukan kondusifitas negara ini. Apalagi sampai kemudian termakan isu untuk melakukan hal-hal inskonstitusional dan memecah belah kebangsaan kita.

“Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jangan mudah terprovokasi dan terpecah belah,” ujarnya.

Terpisah, Direktur Lembaga Study Kebijakan Publik (LSKP) Jateng, Muhammad Rifai mengatakan, aksi poeple power tidak harus ditanggapi secara serius, karena poeple power yang saat ini digulirkan, tidak ada kaitan yang substansial dalam pengelolaan negara.

People power sebenarnya sudah terjadi ketika Jokowi terpilih kembali, dengan masyarakat berbondong – bondong datang ke TPS dan memilih kembali jokowi sebagai presiden, itu adalah bentuk people power.

“Nah, kalo ada sebagian elit negeri ini yang menggulirkan adanya poeple power tandingan, ini keliatan lucu dan kekanak-kanakan,”pungkasnya. (WN-009)

Editor : Hanifah