BERBAGI
Pemkab Boyolali.(Istimewa)

BOYOLALI, Warta Nasional – Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan melakukan berbagai efisiensi sehingga mampu menghemat anggaran sebesar Rp32,463 miliar, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali Masruri.

“Akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi (RB) menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan visi dan misi Boyolali Pro Investasi, sehingga akan terfokus pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” kata Masruri, di sela acara evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Surakarta, Kamis.

Selain itu, kata dia, agenda tersebut juga akan tertuju program inovatif menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dia mengatakan berbagai program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJMD dilakukan dengan ‘cross cutting’ dan ‘refocusing program’ yang mampu menyusutkan dari 2.028 kegiatan menjadi 723 kegiatan.

Menurut dia, pengintegrasian ‘e-planning’, ‘e-budgeting’ dan ‘e-monev’ memadukan dan mengintegrasikan di 2018. Awalnya sangat sulit dan akhirnya bisa memadukan itu.

“Untuk refocusing kegiatan yang tidak menyentuh langsung RPJMD diefisiensi. Kami maksimalkan dengan refocussing 2018 bisa efisiensi Rp32 miliar,” ujar Masruri.

Menurut dia, penghematan dicapai dari berbagai sektor yang melakukan efisiensi dari belanja pegawai pada Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal sebesar Rp25,7 miliar. Kemudian dari perjalanan dinas dalam daerah Rp1,034 miliar, dari perjalanan dinas di lingkup Pemerintah Kecamatan Rp2,006 miliar.

“Selanjutnya, dari program layanan perkantoran pada OPD non kecamatan Rp3,091 miliar, dan dari upah pungut pemungutan pajak Rp632 juta,” katanya.

Dari penghematan tersebut, kata dia, diarahkan untuk berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan itu, antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), peningkatan infrastruktur jalan, penerangan jalan umum, penyediaan jaringan air bersih, dan kewirausahaan masyarakat.

Kendati demikian, dia berharap semua pihak terlibat dalam pencapaian target RPJMD ini, termasuk di antaranya, keterlibatan pemerintah Desa. Salah satunya dengan mengaitkan Dana Desa (DD) dengan RPJMD.

‚ÄúDalam hal evaluasi ini, kami minta masukan untuk penyempurnaan. Masukan tidak hanya untuk RPJMD periode ini, tetapi juga untuk periode tahun yang akan datang,” katanya pada acara yang dihadiri para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Boyolali itu. (Ant/WN-001)