BERBAGI
Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah Dr H. Teguh Purnomo, SH., M.Hum., M.Kn (Ist)

SEMARANG, Warta Nasional – Praktisi Hukum sayangkan masih adanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rembang Jawa Tengah yang diduga melakukan aksi korupsi terhadap uang denda tilang.

Pasalnya aksi korupsi itu dilakukan sejak tahun 2015 hingga 2018 lalu. Informasinya, uang hasil menilep duit tilang itu sebagian besar digunakan untuk membeli burung.

Koordinator Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah Dr H. Teguh Purnomo, SH., M.Hum., M.Kn menyangkan masih adanya tindakan korupsi dilingkungan penegak hukum apalagi seperti di Kejaksaan atau kepolisian.

“Saya tidak merasa kaget, adanya oknum yang tertangkap karena mereka berpotensi melakukan tindakan korups,” katanya.

Teguh sebagai praktisi hukum merasa mengetahui bahwa Penegakan Hukum (law enforcement) yang melibatkan kepolisian dan Kejaksaan termasuk di pengadilan potensi-potensi tindak pidana korupsi baik itu gratifikasi maupun suap menyuap ini masih cukup tinggi.

“Kasus hukum di lingkungan penegakan hukum yang terjadi di Kabupaten Rembang diibaratkan sebagi gunung es yang baru muncul dan baru tertangani, namun di daerah lain pasti namun masih banyak yang belum terungkap,” ujarnya.

Teguh menambahkan, tindakan korupsi yang dilakukan PNS Kejari Rembang, bukan karena kesejahteraanya yang kurang melainkan soal mental itu sendiri.

Terlebih Negara itu bisa memfasilitasi aparaturnya sehingga ini tidak ada keterkaitan langsung dengan fasilitas atau pendapatan yang diperoleh dari negara.

“Kesejahteraan yang didapatkan sudah lebih, tetapi melainkan mental aparaturnya saja,” pungkasnya. (WN-009)

Editor : IH Hidayat