BERBAGI
Surya Makmur Nasution. (Istimewa)

BATAM, Warta Nasional – Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kepri sengaja dibentuk untuk mendorong pengelolaan air di provinsi Kepulauan Riau lebih profesional.

Pengamat kebijakan publik, Surya Makmur Nasution di Batam, Minggu, mengatakan sebagai provinsi kepulauan yang minim sumber mata air, maka Kepri membutuhkan pengelolaan air yang baik.

Pemerintah harus mampu menyediakan air yang layak bagi masyarakatnya, karenanya dibutuhkan perusahaan air bersih profesional untuk mengelola kebutuhan dasar manusia itu.

“Setelah pisah dari Riau, salah satu aset yang ditinggal adalah pengelolaan air minum. Mau tidak mau, Kepri harus membuat Perda Pendirian PDAM, supaya penganggarannya sah, pengelolaan air bisa dilanjutkan,” kata pria yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kepri itu.

PDAM Tirta Kepri mengelola air di Kota Tanjungpinang. Menurut Surya, pengelolaan air di ibu kota provinsi itu masih bermasalah, tidak seperti di Kota Batam, yang sudah relatif lebih profesional.

Kota Tanjungpinang minim dari mata air, dan lebih banyak mengandalkan dari air hujan yang ditampung di dam-dam.

Namun, debit air di dam juga terus berkurang seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan intensitas hujan yang juga relatif berkurang, terutama di musim kemarau.

Semestinya, PDAM Tirta Kepri bisa menambah investasi demi memastikan ketercukupan air bersih bagi masyarakat, sesuai dengan yang diatur dalam Perda.

Sayangnya, lanjut Surya, Pemprov belum melakukannya.

“Air butuh investasi yang besar. Pemprov jangan ragu, investasi air itu untuk ke depan. Semakin ke depan, air semakin dibutuhkan, banyak rumah membutuhkan sambungan baru,” kata dia.

Perda Pendirian PDAM juga memungkinkan PDAM Tirta Kepri menjalin kerja sama dengan pihak lain, agar pengelolaannya bisa lebih profesional, termasuk dengan PT Adhya Tirta Batam.

PDAM Tirta Kepri bisa menggandeng ATB, sekaligus belajar dari perusahaan itu untuk mengelola air di Tanjungpinang.

“Potensi PDAM bukan berarti tidak bisa dikembangkan, kami yakin bisa dikembangkan. Hutan di Bintan masih memungkinkan sebagai sumber air,” kata dia. (Ant/WN)