BERBAGI
Ketua MPR Bambang Soesatyo ketika memberikan sambutan dalam acara diskusi tentang Penataan dan Wewenang MPR yang digagas oleh CEPP FISIP UI di kampus UI Depok, Selasa. (Istimewa)

JAKARTA, Warta Nasional – Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan para guru dan generasi muda bahwa pola kerja global telah berubah drastis karena gelombang gangguan baru yang melanda dunia mengakibatkan relokasi industri dari Eropa dan Amerika ke Asia dan Amerika Latin sejak 1970-an.

“Dampak relokasi industri adalah aplikasi otomatisasi yang intensif dan masif yang mengubah persyaratan pekerjaan yang bersifat digital,” kata Bamsoet, panggilan akrabnya, melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Bamsoet mengatakan sumber daya manusia yang tidak menguasai literasi digital akan tersingkir cepat atau lambat. Globalisasi yang ditopang dengan lompatan kemajuan di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi terus mengalami pendalaman yang semakin dipermudah oleh revolusi industri keempat.

Karena itu, dunia pendidikan dan industri harus mengembangkan strategi transformasi, salah satunya dengan mempertimbangkan perkembangan sektor ketenagakerjaan. Transformasi industri akan berhasil bila ada tenaga kerja yang kompeten.

“Di sinilah kita merasakan arti penting penyelenggaraan pendidikan vokasi dan profesi dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu bekerja atau berusaha secara produktif,” ujarnya.

Menurut Bamsoet, pendidikan vokasi dan profesi harus menawarkan program-program pendidikan dan pelatihan jenis kecakapan atau keahlian yang diperlukan oleh angkatan kerja melalui berbagai jalur pendidikan.

Bamsoet mengatakan keberhasilan pendidikan vokasi dan profesi harus diukur berdasarkan perspektif penerima kerja. Misalnya serapan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, peningkatan penghasilan, kepuasan pemangku kepentingan, dan sejenisnya.

“Pendidikan yang berorientasi terhadap kebutuhan dapat diwujudkan dengan mengembangkan mekanisme koordinasi sistemik antara penyedia pendidikan, pemerintah, para pemegang kebijakan perekonomian, lembaga sertifikasi profesi, dan para para penerima kerja sebagai pengguna,” katanya. (Ant/WN)