BERBAGI
Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara memberikan keterangan kepada awak media seusai acara Appreciation Day di hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (27/11/2019) malam.(Istimewa)

MAKASSAR, Warta Nasional – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara menyebut Program Keluarga Harapan (PKH) yang dijalankan pemerintah merupakan salah satu bentuk upaya mengatasi kemiskinan hingga diharapkan mengikis paham-paham yang berkaitan dengan ajaran radikalisme.

“Saudara-saudara kita ada yang terjerumus radikalisme, terorisme. Biasanya hidup dalam kepunggungan kemiskinan ekonomi,” sebut Juliari di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.

Ia mengatakan, program bantuan sosial PKH yang sedang dijalankan saat ini diharapkan mengikis angka kemiskinan hingga akhirnya masyarakat bisa bangkit dan bisa merubah hidup menjadi lebih baik.

“Jadi kita harap PKH ini bisa perlahan mengikis kemiskinan dan akhirnya semakin banyak orang yang tidak terpapar radikalisme karena hidupnya semakin baik,” katanya.

Profil kemiskinan di Indonesia selama kurun 5 tahun pemerintahan presiden Joko Widodo, papar dia melalui sambutannya dalam acara Appreciation Day di hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, malam tadi, mengalami penurunan dengan angka cukup signifikan.

Indonesia telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 1 digit sejak Maret 2018 sebesar 9,82 dan pada Maret 2019 turun kembali menjadi 9,41 persen. Kenaikan besaran bantuan sosial, perluasan jumlah penerima dan mekanisme penyaluran tepat waktu telah berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

Selain itu, PKH adalah salah satu Program Nasional dengan kenaikan target signifikan selama tiga tahun terakhir. Jumlah KPM ditahun 2015 dari Rp3,5 juta meningkat signifikan menjadi Rp10 juta di tahun 2018. Begitu pula kenaikan dari sisi anggaran, pada tahun 2015 sebesar Rp6,4 trilliun menjadi Rp34,2 trilliun di tahun 2019.

Bersamaan dengan kenaikan target dan anggaran, bisnis proses PKH terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada penerima manfaat. Tahun 2016 dilakukan transformasi penyaluran dari tunai ke non tunai.

Pada tahun 2018 bekerja sama dengan Kementerian Keuangan meluncurkan sistem konfirmasi data melalui aplikasi OM-SPAN untuk mengatasi bantuan gagal transfer.

Untuk mengeskalasi perubahan perilaku KPM sebagaimana tujuan PKH, para pendamping PKH secara masif diberikan pelatihan modul FDS. Modul yang digunakan saat ini telah dikembangkan dan direview bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Save The Children, World Bank dan stakeholder terkait.

Pengelolaan data PKH yang semakin kompleks dan terintegrasi dengan SINK-NG, tidak dimungkinkan lagi menggunakan sistem yang lama. Maka pada awal tahun 2019 diluncurkan E-PKH, platform yang dapat digunakan melalui Android dan website. Pada penyaluran tahap III, pemuktahiran, verifikasi dan aktivitas lainnya dapat dilakukan melalui E-PKH. (Ant/WN)