BERBAGI
Ketua Komisi D DPRD Jateng, Alwin Basri (kanan) saat melakukan koordinasi lintas instansi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Jakarta Kamis (16/5/2019) - (Foto: DPRD Jateng)

SEMARANG, Warta Nasional – Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Alwin Basri menyoroti permasalahan pencemaran lingkungan yang ada di wilayah Jawa Tengah, harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi setempat.

“Pencemaran yang terjadi di badan sungai karena sangat kompleks permasalahannya, sehingga perlu ditangani secepatnya,” kata Alwin Basri kepada wartanasional.com di Semarang, Jum’at (29/11).

Alwin Basri menilai permasalahan pencemaran lingkungan jika ditangani secara sektoral, akan memberikan porsi yang sedikit terhadap Pemerintah Provinsi Jateng. Sebab, ruang lingkupnya memang tidak luas.

“Berbicara soal lingkungan itu juga berbicara tentang ekosistem dan ekologi yang sambung menyambung dari pemerintah pusat sampai ke kabupaten/kota,” katanya.

Lanjut Politisi PDI Perjuangan itu, perhatian pemprov terhadap lingkungan hidup itu minim. Hal itu tercermin dari turunnya anggaran untuk sektor lingkungan hidup, dan menjadi perdebatan saat penetapan APBD 2020.

Oleh karena itu, pemprov Jateng disebut seperti mengejar layangan putus dalam hal urusan pengelolaan atau permasalahan lingkungan hidup.

Ditambahkan Ketu DPD BMI Jateng itu, masih banyak industri-industri di Jawa tengah yang beroperasi dan membuang limbah-limbah di sekitar sungai, sepertinya di sungai Bengawan Solo.

“Kami juga mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) untuk menjatuhkan sanksi tegas bagi pemilik industri yang kedapatan mencemari air kali Bengawan Solo itu,” pungkasnya. (WN-008)

Editor : Hanifah