BERBAGI
Mukharom, SHI, MH, Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) dan Mahsiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang (Foto : Pribadi)

Oleh : Mukharom, SHI, MH*

Pesta demokrasi di Indonesia kembali digelar di tahun 2020,  di mana akan diselenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak. Nuansa politik pun sudah mulai terasa, dengan munculnya calon-calon Kepala Daerah yang akan bertarung. Tidak heran jika tahun 2020 dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai “Tahun Politik”.Perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak akan di laksanakan di bulan September 2020, sebanyak 270 daerahyang terdiri dari 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten, saat ini tahapannya telah dimulai.

Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan barometer sekaligus laboratorium demokrasi di Indonesia, dimana kita bisa melihat sejauh mana tahapan domokrasi telah berjalan. Pemilukada sudah ratusan kali digelar, hingga saat ini sudah menghasilkan pemimpin daerah, partisipasi masyarakat dalam gelaran lima tahunan untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah sudah dilibatkan. Namun, partisipasi masyarakat belum maksimal dalam menggunakan hak suaranya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa daerah dalam penyelenggaraan Pemilukada, pada tahun 2015 data partisipasi masyarakat di Pemilukada angkanya 69,14 persen. (liputan6.com). Kemudian  pada tahun, 2017 sebesar 74 persen dan pada 2018 hanya mencapai 73,24 persen. (kompas.com). Itu artinya masyarakat belum sepenuhnya menggunakan hak politiknya.

Alasan menurunnya partisipasi masyarakat disebabkan beberapa faktor, diantaranya, Pertama, masyarakat secara sadar memang tidak mau menggunakan hak pilihnya karena dilandasi oleh sikap apatis. Bagi mereka, menggunakan atau tidak menggunakan hak suara dalam Pemilukada maknanya sama: tidak memberi pengaruh signifikan dalam keseharian hidup. Kedua, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang amburadul dan tidak akurat berkontribusi besar melemahkan semangat masyarakat yang semula berniat untuk berpartisipasi. Ketiga, masyarakat pemilik cenderung lebih mendahulukan kebutuhan individualnya, seperti bekerja, berladang, merantau, atau sekolah, ketimbang hadir ke TPS untuk meggunakan hak pilihnya. Keempat, partisipasi dalam Pemilukada didorong semangat pragmatisme masyarakat. Kalau ada kandidat yang memberi keuntungan mereka mau berpartisipasi, kalau tidak maka tidak perlu berpartisipasi. (Mahfud MD).

Partisipasi masyarakat dalam Pemilukada tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara Pemilu, Pasangan Calon dan Partai Politik saja, akan tapi juga seluruh elemen masyarakat.Masyarakat belum sepenuhnya menyadari terhadap pentingnya dalam menentukan seorang pemimpin. Hali ini sudah tergambar dengan menurunnya partisipasi masyarakat sesuai data di atas. Masyarakat banyak yang belum mengetahu bahwa pemimpinlahyang akan mengelola dan menjalankan struktur pemerintahan daerah, yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, seorang Kepala Daerah memiliki program-program unggulan yang akan dijalankan saat sudah terpilih.Kebijakan dan kepemimpinan Kepala Daerah yang bersentuhan langsung dengan rakyat sebagai pemilih akan selalu ditunggu, hal ini penting karena masyarakat butuh bukti bukan janji-janji manis seperti saat kampanye.

Pemahaman dan sekaligus ditanamkan kepada masyarakat bahwa memilih tidak hanya hak akan tetapi merupakan kewajiban, karena memilih pemimpin sangat mempengaruhi kehidupan kita selama lima tahun yang akan datang, salah memilih maka akan sengsara lima tahun, sebaliknya jika tepat dalam memilih maka kesejahteraan yang akan dinikmati. Oleh karena itu, pendidikan politik sangatlah penting dalakukan, sebagai upaya mencerdaskan masyarakat agar tidak salah pilih dan meningkatkan partisipasi dalam menggunakan hak suaranya dalam Pemilukada 2020.

Pemilukada dinilai dapat mengakomodasi sistem seleksi terpadu yang saling melengkapi untuk melahirkan calon Kepala Daerah terpilih yang berkualitas, bermoral, dan mengetahui daerah yang menjadi wilayah kepemimpiannya.Hal ini dapat ditempuh mulai dari seleksi di partai politik, karena Parpol merupakan alat/kendaraan untuk maju sebagai calon Kepala Daerah. Kemudian apakah secara administratif memenuhi syarat atau tidak calon tersebut, dan secara politis apakah calon Kepala daerah diterima oleh masyarakat atau tidak, hal ini bisa dilakukan dengan antusiasme masyarakat terhadap hadirnya para calon ke wilayah pemilahannya.

Atas dasar di atas, Pemilukada diharapkan akan menghasilkan sosok figur pemimpin yang aspiratif, berkualitas, bermoral dan legitimate yang akan lebih mendekatkan pemerintah daerah dengan rakyatnya. Harapannya, Pemilukada menjadi bagian integral dari akselarasi domokrasi di tingkat nasional. Artinya, demokrasi di tataran nasional akan bertumbuhkembang secara mapan jika pada tingkat lokal, nilai-nilai demokrasi telah berakar kuat terlebih dulu, cerminan demokrasi lokal yang sehat dimulai dari pertarungan antar calon yang mengutamakan ide, gagasan, program-program yang pro rakyat. Black campaign sebaiknya dihindarkan, apa lagi saling menjelekan dan mencela antar kandidat, sehingga tercipta Pemilukada yang damai dan aman.

Berdasarkan Undang-Undang dasar 1945, daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sediri dengan menjalankan otonomi seluas-luasnya, oleh karena itu Pemilukada merupakan momentum politik yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kualitas Pemilukada sangat menentukan pemerintahan daerah, apakah selaras dengan tujuan nasional atau tidak, kualitas yang dimaksud adalah bahwa dalam Pemilukada domokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi substansial yang berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin pada dasar negara Pancasila, yaitu sila kempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, bukan domokrasi prosedural yang dikembangkan.

Cerminan demokrasi Indonesia yang ramah, sopan, santun serta sehat menjadikan karakter bangsa Indonesia yang seharusnya dikawal, dijaga dan dipelihara oleh seluruh masyarakat. Mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah dijalankan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Seiring berlangsungnya Pemilukada, makanisme pemilihan banyak mengalami perkembangan, baik dari sisi aturan, penyelenggara dan kepesertaan. Perkembangan tersebut menjadi lebih baik dengan perubahan aturan perundang-undangan, maupun melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Harapan masyarakat terhadapa Pemilukada 2020 yang sebentar lagi akan digelar adalah Pemilukada dapat menghasilkan Kepala Daerah yang memiliki kapasitas, kualitas, bermoral dan memiliki integritas demi suksesnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Pemilukada sebagai perwujudan demokrasi ditngkat lokal harus diselenggarakan dengan landasan aturan hukum yang berkeadilan sesuai dengan prisip negara demokrasi yaitu demokrasi berdasarkan hukum.

 

Penulis : Mukharom, SHI, MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang (USM) dan Mahsiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.