BERBAGI
Suasana dialog interaktif bertema Peran Ulama-Umaro Menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Jawa Tengah (WN/Dok)

SEMARANG, Warta Nasional – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 23 September 2020 mendatang yang akan digelar di 21 kabupaten dan kota di Jawa Tengah diharapkan berjalan demokratis serta mampu memilih pemimpin yang adil dan merakyat. Maka prosesnya harus berjalan tanpa noda. Tidak ada politik uang, benturan antarpendukung, provokasi, ujaran kebencian serta agar menghindari ‘perang’ ayat-ayat agama.

Penegasan mengemuka dalam dialog interaktif Khazanah Ulama-Umaro Live TVRI Jawa Tengah, Jumat (7/2/2020). Tampil sebagai narasumber Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Pusat Prof Dr KH Noor Achmad MA dan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah H Sukirman SS.
Dialog dipandu Choirul Ulil Albab M.Ikom, dari TVRI Jawa Tengah membawakan tema Peran Ulama-Umaro Menghadapi Pemilu Serentak 2020 di Jawa Tengah. Acara terselenggara sebagai program MUI Jawa Tengah bekerja sama dengan TVRI Jawa Tengah.

Kedua nasum mengakui, proses demokratisasi dalam pemilu langsung mulai dari pilkada, pemilihan legislatif hingga pemilihan presiden masih banyak kelemahan. Diantaranya masih terjadi politik uang, penggunaan ayat-ayat dalam agama untuk menjatuhkan lawan politik hingga ujaran kebencian.

Prof Dr. Noor Achmad, MA mengatakan, dalam pilkada di Jawa Tengah nanti, prosesnya harus lebih baik. Partai politik (parpol) harus mampu memberi pendidikan politik yang cerdas kepada konstituennya.

“Silakan gunakan ayat-ayat pada kitab suci agama apapun, tetapi jangan untuk menyempitkan makna agama. Misalnya malah berefek menjadikan Islam jauh dari nilai rahmatan lil alamin,” tegasnya.

Lima hal yang harus terwujud pada pilkada serentak di 2020 ini. Kata Prof Noor, pertama, memilih pemimpin wajib, maka harus dieliminasi terjadinya golput. Kedua, harus menghasilkan pemimpin yang adil dan amanah agar mampu memimpin dengan baik dan benar.

Ketiga, jangan gunakan agama untuk memojokkan yang lain sehingga menjadikan agama menjadi sempit. Keempat, bangsa Indonesia memegang falsafah Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, maka persatuan harus diutamakan dalam pilkada, jangan sampai menjadi terpecah.

Kelima, umat Islam sebagai pengayom agar mampu menunjukkan hal-hal yang baik sesuai etika keislaman. Di manapun posisi ulama harus tetap menjadi pengayom sebagaimana dicontohkan kedua almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan KH Maemon Zubeir (Mbah Moen). Harus objektif sehingga tidak ditinggal umat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Sukirman merespons pendapat dan kritik Prof Noor Achmad terhadap proses pemilu langsung saat ini. Namun hingga kini semua pihak masih terus mengupayakan terwujudnya sistem yang ideal dalam penegakan demokrasi dalam pemilu saat.

Diakui, kelemahan-kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan pemilu langsung harus segera diperbaiki. Mungkin juga untuk pilkada lebih tepat kembali kepada sistem perwakilan. Sistem ini lebih sesuai dengan falsafah permusyawaran yang ada pada butir 4 Pancasila.

“Termasuk pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat oleh parpol agar konstituen lebih cerdas dalam menentukan pilihan politiknya. Tidak selalu berdasarkan politik transaksional yang mencederai nilai demokrasi,” pungkasnya. (WN-168)

 

Editor : Tri Wahyu