BERBAGI
Ketua PDIP Jatim Kusnadi (kanan) saat memberikan keterangan pers didampingi Sekretaris PDIP Jatim Sri Untari Bisowarna (kiri) beberapa waktu lalu.(Istimewa)

SURABAYA, Warta Nasional – Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi menyampaikan rapat kerja daerah partainya akan membahas persoalan bencana beserta solusi penanganannya.

“Pembahasan terkait bencana menjadi salah satu pembahasan eksternal bersama persoalan UMKM,” ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan di Surabaya, Senin.

Selain pembahasan eksternal, partai pemenang Pemilu Legislatif 2019 itu juga membahas konsolidasi internal, terutama menghadapi pemilihan kepala daerah serentak 2020.

Menurut Kusnadi, urusan kebencanaan menjadi perhatian khusus partainya, terlebih tahun lalu terjadi kemarau panjang yang menyebabkan sejumlah daerah di Jawa Timur mengalami kekeringan.

Imbasnya, kata dia, banyak masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, ditambah persoalan banjir serta tanah longsor yang masih terjadi di beberapa tempat.

Selain itu, UMKM di Jatim, khususnya pada usaha makanan dan minuman menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah setempat, namun tetap butuh penguatan agar lebih berdaya saing tidak saja pada tingkat lokal, tetapi hingga tingkat nasional maupun internasional.

“Bagi PDI Perjuangan, setelah kekuasaan di eksekutif dan legislatif berhasil diraih, maka harus digunakan menghasilkan kebijakan-kebijakan politik bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Ketua DPRD Jatim tersebut.

Sementara itu, Sekretaris DPD PDIP Jatim Sri Untari Bisowarno mengatakan rakerda dijadwalkan digelar di Hotel Utami di kawasan Juanda, Sidoarjo, pada Selasa, 18 Januari 2020.

Peserta rakerda yaitu perwakilan pengurus tingkat cabang, seluruh anggota DPRD kabupaten/kota, provinsi, DPR RI Dapil Jatim, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.

“Jumlah peserta kurang lebih ada 500-an orang kader,” kata politikus bergelar doktor tersebut.

Tak itu saja, pada Rakerda PDIP juga menghadirkan pihak luar partai sebagai pembicara, antara lain dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BKMG), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan dari pihak Hak Kekayaan Intelektual. (Ant/WN)