BERBAGI
Salurkan bantuan paket sembako (Ist)

 

LANGKAT, Warta Nasional – Pendataan penerima Bantuan Sosial (Bansos) terdampak COVID-19 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara telah dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Langkat Rina Wahyuni Marpaung, Jumat (15/5).

Teknis pendataannya dilakukan oleh pihak desa dan kelurahan dengan melibatkan aparatur pemerintahan paling bawah yang langsung dan mengerti kondisi setiap warga di suatu dusun atau lingkungan, yaitu kepala dusun dan kepala lingkungan.

“Jadi data warga yang akan menerima Bansos tepat sasaran, yakni mereka yang benar-benar terdampak COVID-19,” katanya kepada awak media, Jumat.

Setelah data dikumpulkan datanya ditetapkan melalui musyawarah desa dan kelurahan. Melibatkan kepala desa dan lurah, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala dusun dan kepala lingkungan, unsur elemen masyarakat lainnya yang diperlukan.

Data yang telah ditetapkan melampirkan berita acara musyawarah, baru kemudian disampaikan ke pemerintah kecamatan, selanjutnya diteruskan kepada tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Langkat, dalam hal ini Dinas Sosial.

“Jadi data yang diterima Dinsos bersumber dari desa/kelurahan. Jika diminta, Dinsos siap membuka data dan membandingkan dengan data yang sudah dihimpun oleh desa/kelurahan,” terangnya.

Selain itu dijelaskannya, adapun yang dijadikan rujukan melakukan pendataan, adalah kelompok masyarakat miskin yang berasal dari keluarga miskin bukan penerima bantuan PKH atau bantuan lainnya. Serta masyarakat rentan miskin terdampak CIVID-19 sehingga hilangnya sumber mata pencaharian.

“Jadi pendataanya mempedomani UU No 13 tahun 2011 tentang fakir miskin yakni orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber matapencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan diri dan keluarga,” paparnya.

Kriteria penerima, sambung Rina, yakni pelaku usaha ekonomi non formal, misalnya penjual kue, jajanan sekolah, penjual makanan ditempat hiburan. Penjaja makanan keliling dan asongan dipinggir jalan. Buruh pabrik yang dirumahkan (PHK) bukan merupakan buruh tani, termasuk TKI yang dipulangkan dari luar negeri. Supir angkutan umum, tukang becak maupun angkutan online.

Guru madrasah, guru ngaji, guru honorer non sertifikasi, tukang parkir, mubaligh dan pendeta, penggali kubur, pemandu wisata dan petugas parkir dikawasan wisata. Pekerja non formal lainnya yang terdampak sosial ekonomi COVID-19.

Pada penyalurannya, terang Rina, jika ada yang merasa bantuan sembako itu tidak tepat sasaran, agar segera melaporkan ke kantor desa dan kelurahan setempat, jika sesuai kriteria data akan di entry (diubah) susulan, dengan dimasukkan atau mendapatkan peralihan dari warga yang lebih mampu, sehingga menerima Bansos COVID-19.

Saat ini sedang dilakukan pendataan ulang untuk penerima Bansos dari Pemprov Sumut senilai Rp36.349.650.000 milyar untuk 161.554 KK (kepala keluarga) .

Bahkan nantinya, Langkat juga menerima Bansos dari Kementerian senilai Rp600 ribu satu KK perbulan, lebih kurang untuk 65 ribu KK. (WN – Els)