BERBAGI
ilustrasi/istimewa

WONOGIRI, Warta Nasional – Penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Kabupaten Wonogiri bersumber dari dana desa berlanjut selama setahun pada 2021 ini. Bantuan BLT tersebut disalurkan setiap bulan senilai Rp300.000 per penerima.

Pemerintah desa dapat menentukan keluarga penerima manfaat berdasar data terpadu kesejahteraan sosial melalui musyawarah desa. Dengan begitu penentuan KPM bakal lebih tepat sasaran.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wonogiri, Antonius Purnama Adi, beberapa hari lalu menyampaikan bahwa sesuai ketentuan, pemerintah desa dapat memperbarui KPM melalui musyawarah desa.

“Hal itu karena kondisi ekonomi warga sudah berubah dari pada 2020 lalu. Banyak warga yang sudah menjalankan kegiatan ekonomi, meski belum sepenuhnya normal seperti semula, karena pandemi Covid-19 belum berakhir,” ujar Anton.

Meski berpeluang diperbarui, tetapi penentuan KPM harus mendasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) saat menentukan KPM.

“Forum musdes mesti mencermati data calon penerima untuk memastikan benar-benar sudah masuk DTKS,” tambah Anton.

Lebih lanjut Anton menjelaskan bahwa selain hal tersebut kriteria warga yang bisa menjadi KPM adalah bukan sebagai penerima bantuan sosial atau bansos lain, seperti bantuan sosial tunai atau BST dari pemerintah pusat, bantuan pangan non tunai atau BPNT, Program Keluarga Harapan atau PKH, dan sebagainya.

Menutnya, banyak calon penerima yang bisa dijaring. Terlebih, program penyaluran bantuan sosial pangan atau BSP dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten tahun ini sudah tidak ada, sehingga hal tersebut  membuat penerima BSP tahun lalu tak lagi menjadi penerima bansos pada tahun ini.

“Apabila sudah masuk DTKS, eks-penerima BSP tersebut dapat dijaring sebagai penerima BLT. Kewenangan untuk menentukan KPM berada di tingkat desa. Jadi, musdes harus digunakan semaksimal mungkin untuk menentukan KPM,” terang Anton.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wonogiri menambahkan, pemerintah desa tetap berpeluang mendapatkan sisa dana desa, meski dana dana banyak dialokasikan untuk BLT. Namun, hal itu tergantung pihak desa. Jika KPM yang akan diberi BLT banyak, berarti dana desa yang tersedot untuk bantuan juga semakin besar. Artinya, dana desa yang digunakan untuk menjalankan program lain bisa menjadi kecil.