• Jumat, 19 Agustus 2022

Tokoh Pendidikan Kabupaten Tegal Akan Gugat PPDB Sistem Zonasi ke Pengadilan

- Selasa, 28 Juni 2022 | 13:03 WIB
M.Dimyati Tokoh Pendidikan Kabupaten Tegal.
M.Dimyati Tokoh Pendidikan Kabupaten Tegal.

WARTANASIONAL,SLAWI – Tokoh pendidikan asal Kabupaten Tegal, M Dimyati akan melakukan class action (Gugatan Perwakilan Kelompok) atas Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal, dalam waktu dekat. Hal itu dilakukan karena sistem ini tidak berkeadilan.

“Sistem ini tidak berkeadilan, bahkan pengkerdilan bagi siswa yang berprestasi tapi di wilayahnya tidak ada SMA negeri atau SMP negeri,” kata M Dimyati yang juga mantan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal periode 2003-2015 saat ditemui, Senin (27/6).

Ia mengatakan, upaya peninjauan kembali kebijakan yang dilakukan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, dirasakan seluruh siswa di Indonesia. Pasalnya, ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki SMA Negeri dan SMP Negeri, sehingga mereka terpaksa sekolah swasta. Kendati pemerintah menyatakan sekolah negeri dan swasta sama, namun dilihat di lapangan sangat berbeda jauh. Harusnya pemerintah menyamakan fasilitas, guru dan perlengkapan lainnya seperti sekolah negeri.

Baca Juga: Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tegal Produksi Batik Tegalan Ciprat

“Kalau tidak, mestinya pemerintah membuat sekolah negeri di setiap kecamatan,” tegasnya.

Dia mencontohkan, di Kabupaten Tegal, tidak semua kecamatan memiliki SMP atau SMA Negeri. Seperti, Kecamatan Jatinegara, Lebaksiu, Bumijawa, Talang, Adiwerna, Dukuhturi, Tarub, Kedungbanteng dan Suradadi. Para siswa tidak diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah negeri. Sementara itu, quota jalur prestasi di sekolah negeri di luar kecamatan tersebut, terbatas.

“Kebijakan ini juga dilakukan setengah hati, karena MTs Negeri dan MAN tidak diberlakukan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru,” bebernya.

Tak hanya itu, tambah dia, PPDB secara online dinilai meresahkan masyarakat. Utamanya bagi orang tua siswa yang kurang menguasai ilmu teknologi. Mereka juga belum tentu memiliki handphone android sebagai sarana untuk mendaftarkan anaknya sekolah melalui online. Menurut Dimyati, PPDB online tidak bermanfaat dan tidak bermutu. Justru sebaliknya, mempersulit para orang tua yang berada di daerah. Dengan adanya sistem tersebut, Dimyati yakin, banyak siswa yang putus sekolah lantaran tidak bisa melanjutkan ke sekolah negeri.

"Saran saya, sistem pendaftaran sebaiknya dikembalikan seperti semula. Masyarakat Indonesia belum siap menerima sistem itu (PPDB online)," pungkasnya.***

Editor: Rereb Kanthi Pangestu

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kakek hidup sebatangkara dirujuk ke Panti Lansia

Senin, 8 Agustus 2022 | 14:17 WIB

Wartawan Slawi Hilang Usai Jual Beli Mobil

Senin, 1 Agustus 2022 | 22:03 WIB
X