BERBAGI
Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan arahan kepada Tim Penyusun Pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jabar di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (23/12/2020). (Foto: Humas Pemprov Jabar)

BANDUNG, Warta Nasional – Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat secara intens mematangkan wacana pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan. Nantinya berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP).

“Sambil menunggu UPTD berproses saya minta proses jalan terus. Lakukan upaya kontrak kerja kepada personel yang akan membangun ini,” kata Gubernur Ridwan Kamil, saat memberikan arahan kepada Tim Penyusun Pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jawa Barat di Gedung Pakuan, Rabu (23/12/2020).

Gubernur menjelaskan, pusat komando ketahanan pangan yang akan dilengkapi dengan teknologi, informasi dan komunikasi, tersebut berfungsi sebagai sistem kewaspadaan atau early warning system supaya daerah rawan pangan dan potensi bencana bisa diketahui secara cepat.

“Dengan begini saya bisa tahu daerah mana yang rawan pangan dengan membuat zonasi warna, seperti zonasi kewaspadaan Covid-19. Tantangan terbesarnya adalah mengambil data pangan dari daerah yang harus online,” ucap Kang Emil.

Gubernur mengatakan, Pusat Komando Ketahanan Pangan di Jawa Barat juga berfungsi untuk mendata distribusi dan kemampuan akses pangan masyarakat, terutama komoditas pokok serta sistem informasi tersebut akan memuat data lokasi lahan yang bisa digarap oleh petani milenial.

“Saya ingin sistemnya secanggih aplikasi Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar) yang mudah dan sangat informatif. Ini juga akan mendukung program Petani Milenial, di mana mereka akan menggarap lahan yang direkomendasikan oleh pusat komando ini yang sudah tahu daerah mana yang cocok,” ujar Kang Emil.

Menurut Gubernur, pembentukan Pusat Komando Ketahanan Pangan Jawa Barat ini sesuai dengan visi Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.

“Isinya inovasi dan kerjanya kolaborasi, ini menandakan bahwa urusan pembangunan ini tidak melulu domain pemerintah,” imbuh Kang Emil.