BERBAGI
Suritno (Dok. Pribadi)

Oleh: Suritno*

Pendataan nelayan kecil dalam upaya mensejahterakan keluarga nelayan menjadi mutlak, mengingat di era sekarang data adalah kekuatan sekaligus dasar dalam pengambilan kebijakan.

Berangkat dari itu, maka penting pemerintah daerah untuk memastikan nelayan kecil terdata dalam pendataan Kartu KUSUKA.

Mengingat rencana pemerintah pusat yang akan menjadikan Kartu KUSUKA sebagai “Kartu Sakti” yang bisa digunakan oleh nelayan untuk mengakses BBM bersubsidi serta bantuan permodalan. Rencana dari pemerintah pusat ini perlu disambut baik oleh pemerintah daerah dengan menyegerakan pendataan nelayan kecil agar terdata dalam Kartu KUSUKA.

Baca Juga : Kota Semarang Jadi Pilot Project Zero Stunting

Soal data ini penting, nelayan yang sudah terdata berarti menandakan bahwa nelayan tersebut telah diakui oleh negara keberadaannya. Selain itu, pemerintah daerah bisa memastikan berapa jumlah hasil tangkapan serta berapa besar kebutuhan bbm bersubsidi bagi nelayan kecil dengan data tersebut.

Pendataan ini juga penting dalam hal menentukan kebijakan daerah, misalnya dalam musim paceklik atau cuaca ekstrem, data tersebut bisa menjadi acuan pemerintah daerah untuk memastikan berapa nelayan kecil yang terdampak akibat cuaca ekstrem.

Saat ini, permasalahan yang dihadapi oleh nelayan kecil di Jawa Tengah kebanyakan adalah soal akses bbm bersubsidi serta dampak perubahan iklim dan akses keluar masuk perahu yang sulit karena sungai dan muara selalu Dangkal ketiga permasalahan tersebut membuat nelayan kecil tidak bisa melaut.

Baca Juga : Komitmen Cegah Korupsi, Pemprov Jateng Dorong Transaksi Elektronik

Sehingga kebutuhan keluarga nelayan kecil tidak terpenuhi, karena notabennya pendapatan nelayan kecil sekali melaut hanya dapat memenuhi kebutuhannya dalam sehari saja. BBM bersubsidi memiliki peran signifikan untuk kegiatan produksi, yakni 60-70 persen dari ongkos melaut, sedang saat ini masih sulit didapat dan penyalurannya belum sepenuhnya tepat sasaran.

Kita semua berkepentingan agar akses nelayan terhadap BBM bersubsidi ini benar-benar berjalan baik. Karena baiknya perlindungan terhadap nelayan kecil dan tradisional, baik pula sumber pangan perikanan yang kita dapatkan

Terkait dengan BBM Bersubsidi pada tahun 2020 ada kuota 1,9 Juta KL yang dialokasikan untuk nelayan skala kecil, namun yang termanfaatkan baru sekitar 50%. , tahun 2021 alokasi (kuota) naik menjadi 2,3 Juta KL (BPH Migas).

Baca Juga : Narkotika di Tubuh Kepolisian: Sebuah Sinyal Waspada

Hal ini menjadi catatan tersendiri, pemerintah daerah harus proaktif agar kuota bbm bersubsidi ini terserap oleh nelayan kecil. Caranya dengan melakukan pendataan nelayan kecil, sehingga surat rekomendasi pemebelian bbm bersubsidi bisa diterbitkan. Kemudian memastikan SPBN/SPDN berada dekat sandar labuh kapal nelayan.

Pendataan ini bisa maksimal menurut hemat kami dengan memanfaatkan pemerintah desa untuk memberikan pelayanan adminstrasi pendataan nelayan atau dengan langsung membuat gerai-gerai pelayanan di kampung-kampung nelayan seperti halnya yang dilakukan oleh Samsat Keliling.

Selain itu, pemerintah wajib menyediakan mata pencaharian alternatif seperti perikanan budidaya, pengolahan hasil perikanan, pariwisata bahari, agroindustri, dan potensi ekonomi lokal lainnya untuk nelayan kecil agar nelayan tidak terjerat renternir dalam pemenuhan kebutuhannya ketika ditengah pandemic dan musim paceklik akibat cuaca ekstem.

*) Ketua KNTI Pemalang