Kemendagri Minta Pelaksanaan Kampanye Pilkada Tidak Berkerumun

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (Ist)

JAKARTA, Warta Nasional – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 harus berpedoman pada protokol kesehatan Covid-19.

“Kegiatan-kegiatan kampanye secara daring atau virtual perlu didorong. Seluruh kegiatan yang berpotensi menjadi media penularan terutama kerumunan sosial, apapun bentuknya harus dibatasi semaksimal mungkin,” ujar Mendagri dalam Webinar Nasional Seri 2 Kelompok Studi Demokrasi Indonesia dengan tema “Strategi Menurunkan Covid-19, Menaikkan Ekonomi” Minggu, (20/09).

Tito juga mengungkapkan ketidaksetujuannya terkait adanya konser pada masa kampanye. Karena dinilai akan menimbulkan kerumunan dan rawan penularan Covid-19. Dan menyarankan agar kampanye dilaksanakan lewat pertemuan-pertemuan terbatas yang melibatkan orang dalam jumlah minimal.

“Agak kurang fair kalau dibatasi total, nonpetahana tentu ingin popularitas-elektabilitasnya naik, maka diberikan ruang yang disebut rapat terbatas. Saya sebagai Mendagri mengusulkan 50 orang, karena 50 orang (dimungkinkan untuk) jaga jarak,” kata Mendagri.

Terkait aturan resmi dari pemerintah terkait kampanye di tengah pandemi, Tito memaparkan masih dalam pertimbangan pemerintah.

“Kalau bukan Perppu ya PKPU. Peraturan KPU harus segera revisi dan harus segera dalam waktu beberapa hari ini. Nah, ini perlu ada dukungan dari semua supaya regulasi ini, karena kalau regulasi bukan hanya Mendagri, saya hanya memfasilitasi, yang utamanya adalah KPU sendiri, yang harus disetujui oleh Komisi II DPR RI,” tegas Mendagri.

Pelaksanaan Pilkada dapat dijadikan momentum untuk menggerakkan daerah dalam menangani Covid-19. Apabila 309 daerah yang melaksanakan Pilkada bergerak maksimal dan berhasil menangani pandemi Covid-19, menurut Mendagri, otomatis daerah lain akan turut tergerak.

Oleh karena itu, keselarasan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sangat diperlukan. Dibutuhkan gerakan yang sejalan dari 548 Pemerintah Daerah.

“Tanpa adanya dukungan daerah, maka mesin pusat yang 50% pemerintahan ini tidak akan maksimal untuk menangani Covid di Indonesia. Dan momentumnya itu saya kira di momentum Pilkada. Karena Pilkada ini bagi petahana adalah berusaha untuk bertahan. Nonpetahana juga berusaha untuk menang. (Untuk itu), giring mereka untuk adu gagasan atau berbuat untuk menangani Covid di daerahnya,” pungkasnya. (WN-009)

Editor: Sifa Unn

2 thoughts on “Kemendagri Minta Pelaksanaan Kampanye Pilkada Tidak Berkerumun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *