BERBAGI
Kadar Lusman, Ketua DPRD Kota Semarang

SEMARANG, Warta Nasional – Jabatan lurah maupun camat di Kota Semarang menjadi sorotan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait netralitas dalam proses Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Semarang 2020.

Sebab, lurah maupun camat di Kota Semarang merupakan Aparatur Sipil Negera (ASN) yang harus menjaga netralitas dalam Pilkada.

Namun yang terjadi di lapangan, seringkali ditemukan lurah maupun camat melakukan ‘kucing-kucingan’ atau secara terselubung, bahkan terang-terangan, mempengaruhi masyarakat untuk mencoblos calon petahana dengan cara menggerakkan jaringan RT dan RW.

Mengapa bisa demikian? Sebab, sangat dimungkinkan terjadi transaksi politik terkait “jaminan” jabatan di kemudian hari ketika petahana tersebut menjabat kembali sebagai wali kota.

Bagaimana pun, lurah memiliki jabatan strategis untuk bertransaksi secara langsung dengan jaringan masyarakat di bawahnya yakni Ketua RT dan Ketua RW.

Apalagi, lapisan masyarakat di level RT dan RW ini memiliki kepentingan materiil misalnya pembangunan jalan kampung, drainase maupun fasilitas warga yang lain. Ini menjadi celah munculnya praktik demokrasi tidak sehat yang kemudian secara terselubung menjadi transaksi “jual beli” suara.

“Kami telah melakukan sosialisasi sebanyak 177 lurah di Kota Semarang. Sosialisasi juga kami lakukan melalui media sosial. Imbauan kepada stake holder, baik wali kota, SKPD, OPD terkait. Jadi, ASN jangan coba-coba dalam pilwalkot ini melibatkan diri dalam kampanye,” ungkap Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin.

Untuk itu, dia meminta seluruh lapisan masyarakat untuk turut mengawal dan mengawasi pesta demokrasi agar berlangsung secara sehat. “Apabila menemukan lurah maupun ASN yang lain terlibat dalam kampanye, laporkan kepada kami. Kami akan tegas untuk melakukan penegakan dan sanksinya,” katanya.