BERBAGI
Foto WN - Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jawa Tengah Drs Sinoeng N Rachmadi MSi

Semarang, Warta Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah pada kategori Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

“Jateng merupakan satu-satunya pemerintah provinsi yang meraih penghargaan terbaik dalam pengendalian gratifikasi dan penghargaan serupa pernah diraih pada 2015,” kata Kepala Biro Humas Setda Jawa Tengah Sinoeng Nugroho Rachmadi kepada wartanasional.com di Semarang, Kamis (8/12)

Sinung, mengungkapkan kesadaran aparatur sipil negara (ASN) Jawa Tengah untuk menolak gratifikasi terus meningkat dan hal itu dibuktikan dengan pelaporan gratifikasi yang diterima terus meningkat.

“Pada 2015 tercatat gratifikasi yang dilaporkan melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebanyak 40 laporan, senilai Rp13.960.000, sedangkan pada Januari hingga November 2016 tercatat 65 laporan dengan nilai Rp163.184.700 serta 670 dollar AS,” paparnya.

Menurut dia, hal itu tidak lepas dari peran Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang selalu menekankan kepada jajarannya untuk mencegah korupsi dan menolak gratifikasi melalui semangat “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.

Lanjut sinung, Berbagai upaya dilakukan untuk menekan gratifikasi yang diawali dengan penandatanganan komitmen Gubernur Jawa Tengah dengan pihak KPK RI tentang Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi pada 17 Januari 2014.

Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

“Tidak berhenti sampai di situ. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga memrakarsai penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hingga eselon IV. Bahkan, staf pun telah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Artinya, tekad untuk mencegah korupsi tidak hanya dari para pejabat tapi sudah merambah hingga jajaran staf,” katanya.

Sinung, menambahkan agar lebih memahami seputar gratifikasi, dilangsungkan pelatihan untuk pelatih pengendalian gratifikasi baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk bagi anggota DPRD dan bupati/wali kota.

“Seluruh pimpinan SKPD dan BUMN juga sepakat dan menandatangani Pernyataan Komitmen Penerapan Pengendalian Gratifikasi pada forum Gelar Pengawasan Daerah tingkat provinsi pada tanggal 2 Desember 2014, kemudian dibentuk unit pengendalian gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemprov Jateng,” pungkasnya. (WN-005)