BERBAGI
Kronologi DJP Jateng Tangkap Pelaku Kejahatan Faktur Pajak Palsu Rp10,5 Miliar
Tersangka DF pelaku kejahatan faktur pajak palsu senilai Rp10,5 miliar ditangkap DJP Jateng/Ambar Adi Winarso-Dok. DJP Jat.eng

SEMARANG, Warta Nasional – Berikut kronologi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng tangkap pelaku kejahatan faktur pajak palsu senilai Rp10,5 miliar.

Tim Penyidik Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil tangkap tersangka DF atas kejahatan tindak pidana faktur pajak palsu Rp10,5 miliar.

Tersangka DF ditangkap di daerah Majalengka, Jawa Barat oleh oleh intel penyidik DJP Jateng.

DF terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perpajakan dengan membuat faktur pajak palsu secara sengaja.

Tindak kejahatan tersebut berlangsung sejak Juli 2010 hingga November 2014.

Selama empat tahun tersangka DF telah menjual faktur pajak palsu kurang lebih senilai Rp10,5 miliar ke beberapa perusahaan di Semarang.

Saat ini, DF telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Semarang pad Kamis,15 April 2021 lalu.

Penyerahan tersangka setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Tengah I, Muhammad Hanif Arkanie menyatakan apresiasinya kepada tim penyidik dalam menciduk tersangka pembuat faktur pajak palsu.

“Cepat atau lambat penggunaan faktur pajak palsu pasti akan terungkap,” katanya, dalam rilis resmi, Senin 26 April 2021.

Kanwil DJP Jateng juga menyatakan, baik pembuat maupun pengguna faktur palsu agar segera mengantikan ataa kerugian tindakan pidana tersebut.

Penyidik menyebut kasus bermula dari temuan faktur pajak Tidak Berdasar Transaksi Sebenarnya (TBTS) atau faktur pajak palsu yang beredar di wilayah Semarang dan sekitarnya di tahun 2017.

Penyidik kemudian melakukan penyelidikan terhadap DF yang merupakan warga Tangerang, namun ia sempat hilang keberadaannya.

Karenanya, DF masuk dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) selama 4 tahun.

Ancaman Pidana dan Denda

Df dijerat dengan pasal 39A Undang-Undang RI No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 16 Tahun 2009.

Df terancam pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

Dengan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak.

Dan /atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Sebagai informasi, penyidikan tindak pidana pajak adalah bagian dari tindakan penegakan hukum di DJP.

Sebelum melangsungkan penyidikan, penyidik melakukan tindakan pengawasan dan pemeriksaaan bukti permulaan.

“Tindakan ini merupakan upaya terakhir atau ultimum remedium,” katanya. ***

Editor: Ambar Adi Winarso