BERBAGI
Walikota Pekalongan saat membuka kegiatan Sosialisasi Layanan Kembang Desa dihadapan para lurah dan camat se-Kota Pekalongan, bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Rabu (18/11/2020). (Foto: Humas Pemprov Jateng)

PEKALONGAN, Warta Nasional – Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah, luncurkan aplikasi Kemitraan Membangun Desa atau Kembang Desa. Aplikasi ini diharapkan bias mempermudah masyarakat kota Pekalongan dalam mengakses informasi maupun layanan hukum Pengadilan Negeri (PN), cukup dari kelurahan atau kecamatan saja.

Wali Kota Pekalongan, HM Saelany Machfudz menyampaikan, meski namanya Kembang Desa, ini bukanlah aplikasi yang terkait dengan gadis tercantik di desa, atau yang biasa dikenal kembang desa. Maksud aplikasi yang diciptakan untuk mendekatkan dan memudahkan pelayanan hukum kepada masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kota Pekalongan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas diluncurkannya aplikasi Kembang Desa, yang diprakarsai oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Aplikasi ini telah diluncurkan sejak 1 September 2020 lalu, untuk memudahkan pelayanan urusan hukum bagi masyarakat, khususnya di wilayah Jawa Tengah,” terang Saelany Rabu kemarin (18/11/2020), saat membuka kegiatan Sosialisasi Layanan Kembang Desa dihadapan para lurah dan camat se-Kota Pekalongan, bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Pekalongan.

Menurutnya, dengan melalui layanan aplikasi Kembang Desa ini, masyarakat Kota Pekalongan yang membutuhkan informasi terkait layanan hukum, dapat terbantu, tanpa harus datang ke kantor pengadilan.

“Untuk mengaksesnya masyarakat bisa melalui kantor kecamatan atau kelurahan saja, untuk memperoleh layanan hukum. Seperti pendaftaran perkara elektronik, pelayanan surat keterangan, info perkara banding dan Pengadilan Negeri di Jawa Tengah, izin besuk tahanan, sumber informasi, layanan permohonan narasumber dan izin riset, bantuan hukum, layanan telepon, serta pesan WhatsApp,” ujarnya.

Saelany berharap, seluruh perangkat kecamatan maupun kelurahan di Kota Pekalongan dapat segera mempelajari, serta menggunakan aplikasi tersebut, jika ada masyarakat yang membutuhkan.

“Jangan sampai nantinya masyarakat yang ingin memperoleh informasi hukum, justru kesulitan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Sementara, pada saat yang sama, ternyata sudah ada aplikasi Kembang Desa. Camat maupun Lurah agar didampingi staf dalam mempelajari maupun pelaksanaan aplikasi tersebut. Supaya ke depan benar-benar siap melayani masyarakat yang membutuhkan akses mengenai layanan hukum yang ada,” tegas Saelany.

Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Cicut Sutiarso menjelaskan, aplikasi Kembang Desa ini merupakan komitmen Pengadilan Tinggi untuk melakukan gerakan reformasi birokrasi menuju wilayah bebas korupsi dan birokrasi yang bersih melayani.

Pihaknya menyebut, aplikasi ini merupakan wujud kemitraan membangun desa dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Program Kembang Desa ini dapat diakses melalui https://kembangdesa.pt-semarang.go.id. Dari laman tersebut, masyarakat Jateng dapat mengakses aplikasi Kembang Desa di kantor kelurahan maupun balai desa. Warga dapat mengakses segala layanan hukum di pengadilan negeri tanpa harus datang ke kantor pengadilan negeri. Harapannya, dengan sosialisasi ini, perangkat kecamatan dan kelurahan sebagai perantara dapat menjembatani masyarakat terkait aplikasi Kembang Desa tersebut,” tukasnya. (WN)