BERBAGI
Ombudsman: Kebijakan Pemkot Semarang Naik Transportasi Umum Berpotensi Naikan Kasus Covid-19
ilustrasi BRT Trans Semarang, Ombudsman: Kebijakan Pemkot Semarang Naik Transportasi Umum Berpotensi Naikan Kasus Covid-19/Ambar Adi Winarso-Warta Nasional

SEMARANG, Warta Nasional – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sorot kebijakan Pemkot Semarang naik transportasi umum.

Ombudsman Jateng menilai kebijkan naik transportasi umum saat pandemi berpotensi tingkatkan kasus aktif Covid-19.

Padahal, pemerintah masih mengimbau bagi masyarakat umum untuk menggunakan kendaraan pribadi saat terpaksa harus beraktifitas di luar rumah.

Karenanya, Ombudsman Jateng meminta Walikota Semarang maupun Kepala Dinas Perhubungan untuk mencermati dan mengkaji kembali kebijakan tersebut beserta dampak resikonya.

“Tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan yang justru dapat berpotensi meningkatkan kasus aktif Covid-19 di Jawa Tengah,” kata Siti Farida, Kepala Ombudsman Jateng, Senin 7 Juni 2021.

Siti Farida menilai bahwa dalam situasi pandemi Covid-19, kebijakan Kepala Daerah memiliki peranan penting dalam menekan jumlah penyebaran/mutasi virus.

Bahwa kebijakan dan tata kelola penanganan serta kesiapsiagaan Kepala Daerah dan seluruh pemangku kebijakan harus cermat.

Ketidakcermatan Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan dapat mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berpotensi terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

“Kami sampaikan ini tidak hanya ditujukan kepada Kota Semarang. Namun, juga kepada seluruh kepala daerah di Jawa Tengah” kata Farida.

Kepala Daerah Wajib Cermat Kebijakan

Untuk diketahui, jika Pemkot Semarang mengeluarkan kebijakan setiap hari Selasa mulai 8 Juni sampai 6 Juli 2021, bagi warga untuk menggunakan transportasi umum.

Kebijakan itu yakni menukar botol plastik dengan mendapat tiket gratis naik BRT Trans Semarang.

Kebijakan itu juga dibarengi dengan penerapan tarif parkir menjadi dua kali lipat bagi kendaraan pribadi secara insidentil.

“Jawa Tengah menjadi salah satu Provinsi dengan kasus aktif Covid-19 yang angkanya cukup tinggi. Di antaranya Kabupaten Kudus dan Kabupaten Cilacap.” ujar Farida.

Sebagaimana diketahui, sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 jumlah kasus aktif Covid-19 di Jawa Tengah telah mencapai 10.297 (sumber: Tanggap Covid-19 Provinsi Jawa Tengah).

“Oleh karenanya, kami meminta kepala Daerah di Jawa Tengah untuk mulai mencermati kembali dan berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang ada di daerah masing-masing.

Kepala Daerah di Jawa Tengah cermat dalam menetapkan kebijakan di masa pandemi Covid-19.

Termasuk untuk mengaktifkan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

‘Kami juga mengharapkan agar seluruh pemangku kepentingan memiliki visi yang sama,” katanya.

Sehingga, kata Siti Farida, sinergi dan pengambilan kebijakan perlu mengkaji dari berbagi aspek.

Mengingat di sisi lainnya, Jawa Tengah pada bulan Juli Satuan Pendidikan juga sedang berkonsentrasi mempersiapkan Pertemuan Tatap Muka (PTM). *

Editor: Ambar Adi Winarso