BERBAGI
Ombudman minta fasilitas publik penuhi hak disabilitas
Pada sesi webinar Jumat 30 April 2021 Ombudman minta fasilitas publik siap tidak siap wajib penuhi hak disabilitas /Ambar Adi Winarso-Dok. Ombudsman

SEMARANG, Warta Nasional – Ombudsman minta Pemerintah Daerah, instansi, kementerian, dan lembaga penyelenggara pelayanan publik memiliki kesadaran terhadap hak penyandang disabilitas.

Fasilitas publik wajib memberikan hak bagi golongan prioritas para disabilitas sebagai pemenuhan dan perlindungan hak penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan.

Ombudsman selalu melakukan monitoring pemenuhan hak disabilitas dalam pelayanan dan penggunaan fasilitas publik.

Hal ini sesuai amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diungkap dalam sesi webinar pada Jumat 30 April 2021.

“Penyelenggara pelayanan publik mampu tidak mampu, siap tidak siap, harus ada. Karena amanah Undang-Undang,” kata Siti Farida Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah.

Ombudsman RI, kata Siti Farida, setiap tahunnya menyelenggarakan Penilaian Kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.

Dalam penilaian tersebut Ombudsman melihat aspek variabel fasilitas pelayanan publik yang akses terhadap golongan prioritas tersebut.

Aspek itu seperti memuat prinsip kesetaraan kesempatan, tidak diskriminasi, memastikan aksesibilitas, dan prinsip selanjutnya adalah saling menghormati.

“Bahwa sudah seharusnya pelayanan publik yang akses terhadap golongan prioritas khsususnya penyandang disabilitas,” lanjut Farida.

Siti Farida menyebut, jika pemenuhan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan merupakan wujud kehadiran negara.

Termasuk diantaranya pembangunan pendidikan yang layak dan inklusif bagi penyandang disabilitas, fasilitas transportasi dan fasilitas publik yang akses disabilitas.

“Jika sudah mencakup hal di atas, berarti telah menyadari bahwa penyandang disabilitas bagian dari keberagaman masyarakat,” katanya.

Ombudsman mendorong warga penyandang disabilitas baik secara pribadi maupun komunitas, agar menyampaikan aduan/laporan terkait pelayanan publik.

“Karena aduan tersebut merupakan partisipasi aktif dan berdampak signifikan bagi perbaikan kualitas pelayanan publik yang inklusi,”ujar Farida.

Sesi webinar juga melibatkan JANGKA JATI, dengan tema ‘Peran Ombudsman dalam Monitoring Pemenuhan Hak Difabel dalam Pelayanan dan Penggunaan Fasilitas Publik’.

JANGKA JATI sendiri kepanjangan dari Jaringan Kawal Jawa Tengah Inklusif yang pembentukannya inisiasi oleh Komunitas Sahabat Difabel. ***

Editor: Ambar Adi Winarso