BERBAGI
Komunikolog Indonesia, Emrus Sihombing (Foto : Ist)

Oleh:  Emrus Sihombing

Judul di atas sangat eksplisit, tetapi sangat akademik. Jika terjadi reposisi ke depan bidang komunikasi di pemerintahan, maka pejabat manajemen komunikasi publik pemerintah (Menteri Komunikasi dan Informasi, Jubir Presiden Kepala Biro Komunikasi  kementerian dan instansi pemerintah) harus berdasarkan the right man for the right job. Tepatnya dari para komunikolog.

Para komunikolog dipastikan lebih menguasai dan familier dengan berbagai konsep, teori dan proposisi bidang ilmu komunikasi. Dengan kapabilitas tersebut dipastikan lebih memiliki kemampuan melakukan manajemen komunikasi publik daripada sarjana lainnya.

Sebagai teladan, manajemen komunikasi publik berbasis pada proposisi bidang komunikasi. Berikut dua proposisi komunikasi yang saya buat sangat patut melandasi manajemen komunikasi publik pemerintah di ruang publik. Berikut penjelasanya.

Proposisi pertama. Jika relasi komunikasi antar manusia berada di zona ramah komunikasi, maka akan terbangun kohesi sosial di tengah masyarakat (negara).

Contoh zona ramah komunikasi antara lain, manusia siapapun dia, apapun status sosialnya,  merupakan bagian dari partisipan komunikasi. Lebih memposisikan dirinya sebagai pendengar yang baik terhadap orang lain dan menciptakan komunikasi kesetaraan dalam setiap konteks sosial.

Proposisi kedua atau bisa disebut kebalikan dari pertama. Jika relasi komunikasi antar manusia berada di zona polusi komunikasi maka akan terbangun kerenggangan sosial di tengah masyarakat (negara). Konteks komunikasi semacam ini berpotensi menimbulkan gesekan sosial di tengah masyarakat. Pada gilirannya bisa jadi menimbulkan konflik sosial.

Contoh zona polusi komunikasi antara lain, memposisikan dirinya lebih superior daripada yang lain, ucapannya seolah kebenaran tunggal dan penentu tujuan hidup orang lain, mendominasi percakapan, cenderung pola komunikasi linear.

Karena itu, manajemen komunikasi publik pemerintah harus mampu nembangun zona   ramah komunikasi, dan konsekuensi logisnya sekaligus mengubur dalam-dalam polusi komunikasi.

Untuk itulah semua penangungjawab komunikasi publik pemerintah sejatinya dari para komunikolog supaya lebih terurus dengan baik.

Salam,

Emrus Sihombing, Komunikolog Indonesia