BERBAGI
Bupati Semarang Ngesti Nugraha saat melakukan penandatangan kerja sama tersebut dengan Kepala Kejari Kabupaten Semarang di Gedung Darma Satya lantai II Komplek Kantor Bupati Semarang, Rabu (24/3/2021)/Humas Pemprov Jateng

UNGARAN, Warta Nasional – Untuk menjamin kelancaran pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Semarang menjalin kerja sama bidang hukum perdata dan tata usaha negara (Datun) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Semarang.

Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan surat kerjasama antara Bupati Semarang dengan Kepala Kejari Kabupaten Semarang di Gedung Darma Satya lantai II Komplek Kantor Bupati Semarang, Rabu 24 Maret 2021.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan, pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan terkadang mengalami kendala. Hambatan itu dapat terjadi saat perencanaan, pelaksanaan, maupun pada penyusunan pertanggungjawabannya. Karenanya, Pemkab Semarang menjalin kerja sama dengan berbagai instansi termasuk Kejari.

“Perkembangan tata aturan di tingkat pusat mempengaruhi irama pemerintahan daerah. Kerja sama bidang hukum perdata dan tata usaha negara ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses pembangunan dan pemerintahan daerah,” kata Bupati.

Bupati berharap, kerja sama ini dapat mendukung penciptaan good governance di Kabupaten Semarang.

Kepala Kejari Kabupaten Semarang Husin Fahmi mengatakan, penandatanganan nota kesepakatan adalah langkah awal untuk menerbitkan surat kuasa khusus (SKK) Pemkab Semarang kepada Kejari.

“SKK itu menjadi dasar untuk keadilan, menjaga kewibawaan pemerintah, menyelamatkan keuangan negara, dan dan melindungi kepentingan masyarakat,” terang Kepala Kajari.

Disampaikan, jangka waktu kerja sama ini selama satu tahun. Di mana, lingkup kerja sama itu terdiri dari pelayanan, penegakan, bantuan dan pertimbangan hukum.

Penerbitan SKK dari Pemkab Semarang, lanjutnya, memungkinkan jajaran Kejari untuk membantu Pemkab Semarang jika menghadapi masalah hukum tata usaha negara. Selain itu juga dapat dimintai pendapat dan saran saat membuat peraturan daerah dan bahkan menagih tunggakan pajak.

“Harapannya kerja sama ini dapat membantu Pemkab Semarang menjalankan pembangunan dengan baik demi kesejahteraan warga,” tegas Kepala Kajari.