BERBAGI
Wali Kota Pekalongan Saelany Machfudz menyerahkan bantuan stimulan RTLH pada seorang warga. (Foto: Humas Pemprov Jateng)

PEKALONGAN, Warta Nasional – Hingga tahun 2021 mendatang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan, akan menuntaskan program pemberian bantuan untuk Rumah Tak Layak Huni atau RTLH bagi keluarga miskin.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2026-2021, dari 6.448 RTLH di Kota Pekalongan, hingga November tahun 2020 ini, sudah ada 4.483 unit RTLH yang berhasil dipugar.

Wali Kota Pekalongan, HM Saelany Machfudz mengungkapkan jumlah RTLH yang ada semakin berkurang. Pengurangan kawasan kumuh dan RTLH ini, sebagai salah satu arah kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan, dalam rangka pencapaian tujuan pengembangan wilayah Kota Pekalongan.

“Program pemugaran RTLH ini masih akan diteruskan pada tahun-tahun mendatang supaya tuntas. Meskipun di tengah pandemi ini dan anggaran yang di refocusing, tetapi masih dapat mengakomodir secara bertahap. Melalui bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) berhasil memugar 135 unit RTLH dan APBD Kota Pekalongan sebanyak 169 unit yang ada di Kota Pekalongan. Ada juga yang berasal dari dana pemerintah pusat melalui Kemen-PUPR,” terang Saelany usai menyerahkan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Kegiatan DAK Pugar RTLH Tahun Anggaran 2020, bertempat di Ruang Amarta Setda Kota Pekalongan, Selasa (17/11/2020) Lalu.

Dirinya berharap, sisa RTLH sebanyak 1.965 unit ini akan terus dikebut untuk segera dituntaskan. Melalui program pugar RTLH ini, dapat tepat sasaran dan bermanfaat untuk penerimanya, serta menjadi faktor peningkatan taraf kehidupan bagi warganya.

“Pada awal pemerintahan kami, dari 6.448 unit RTLH sudah kami bantu sekitar 4.483 unit. Mudah-mudahan, di akhir RPJMD tahun 2021 nanti, yang belum dipugar dapat segera diselesaikan. Program pugar RTLH ini, diharapkan menjadi salah satu penyemangat warga, yang rumahnya mendapatkan dana stimulan untuk perbaikan rumah. Sehingga ke depannya nanti, taraf hidup mereka dapat meningkat juga,” harap Saelany.

Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinperkim Kota Pekalongan, Purwo Susetiyo menyebut, program bantuan pugar RTLH ini dibiayai melalui sumber dana DAK sebesar Rp17.5 juta per unit, dana APBD Kota Pekalongan sebesar Rp10 juta per unit, dan dana Kemen-PUPR sebesar Rp17,5 juta yang digunakan untuk bantuan pembelian bahan material maupun upah tenaga kerja yang bersifat stimulan.

Menurut Purwo, ada beberapa kriteria penerima bantuan program RTLH, baik dari aspek keselamatan, kesehatan, kecukupan ruang, dan sebagainya, yang kemudian menentukan skala prioritas untuk perbaikan ringan atau berat.

“Di akhir tahun 2019 lalu, kami sudah menangani 4.079 unit RTLH. Kemudian di tahun 2020 ini, total ada 404 unit yang dipugar, sehingga menyisakan 1.965 unit yang belum. Sampai akhir tahun 2021, kami menargetkan, paling tidak menyisakan hanya 1,62 persen RTLH saja. Syukur-syukur dapat dituntaskan semua untuk mewujudkan kota bebas kumuh,” tuturnya.

Purwo menambahkan, program pugar RTLH ini, menyasar rumah warga miskin tidak layak huni, yang sebagian besar berada di Kecamatan Pekalongan Utara. Pasalnya, di wilayah tersebut kerap terdampak banjir rob dan mengalami kekumuhan.

Selain berdasarkan pada _database_ yang ada, tambahnya, penerima bantuan RTLH ini juga dapat diusulkan dari warga setempat, dengan bantuan koordinasi dari lurah/camat di masing-masing wilayah supaya tepat sasaran.

“Selain database yang ada sebelumnya, usulan masyarakat juga kami tampung. Harapannya, di tahun 2021 mendatang hanya menyisakan sekitar satu persen RTLH saja. Dan mudah-mudahan dari pemkot maupun pemerintah pusat dapat menambah alokasi anggaran. Di awal tahun mencapai 600 unit RTLH, namun akibat refocusing anggaran di tengah pandemi ini, saat ini tersisa hanya 169 unit saja,” tandasnya. (WN)