BERBAGI
Ilustrasi (Foto: Kompas)

JAKARTA, Warta Nasional – Komisi II DPR RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP (21/10), menyepakati bahwa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

Komisi II DPR RI meminta KPU untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non Alam.

Mendagri juga menyampaikan beberapa hal yang harus ditekankan dalam revisi aturan KPU. Pergama, larangan  pertemuan melibatkan massa atau kerumunan seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain. Kedua, kampanye melalui media daring. Ketiga, newajibkan penerapan protokol kesehatan dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.

“Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas ini sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya Pasal 69 huruf e dan huruf j dan 187 ayat (2) dan ayat (3), UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular khususnya Pasal 14 ayat (1), UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan khususnya Pasal 93. Terkait tata cara pemungutan dan rekapitulasi suara dilakukan melalui e-rekap” ujar Mendagri, Tito Karnavian.

Komisi II DPR RI juga meminta agar kelompok kerja yang telah dibentuk harus mencermati setiap tahapan, terutama tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran dan mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19.

Potensi Minim Partisipasi
Pilkada serentak 2020 diprediksi mengalami penurunan partisipasi. Keputusan untuk tetap menyelenggarakan pilkada menuai banyak pro-kontra. Banyak kelompok masyarakat yang meminta untuk ditunda, lantaran khawatir akan kondisi pandemi yang belum kunjung reda.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sebagai ormas terbesar di Indonesia mendorong agar pilkada ditunda hingga proses vaksinasi dilaksanakan.

“Dalam situasi pandemi COVID-19 yang semakin memprihatinkan, seyogianya para elit menunjukkan sikap kenegarawanan dengan kearifan menahan diri dari polemik politik yang tidak substantif,” ujar Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam siaran persnya.

Tak hanya dorongan dari NU dan Muhammadiyah, mantan presiden Jusuf Kalla juga menyarankan agar pelaksanaan pilkada dapat ditunda.

Kasus yang semakin tinggi menjadi faktor utama keresahan masyarakat untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Belum lagi semakin banyak terdengar kabar calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Prediksi minimnya partisipasi dalam pelaksanaan pilkada tentu memberikan pengaruh pads kualitas demokrasi di Indonesia. Peneliti Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai jika terjadi minimnya partisipasi maka legitimasi kepala daerah juga berkurang.

“Pemerintah bisa mempertimbangkan untuk menunda penyelenggaraan Pilkada 2020. Bila pemerintah bersikukuh ingin melanjutkan, pilkada dapat digelar di daerah yang memang cenderung aman dengan syarat yang ketat. Lalu harus diimbangi peraturan yang tegas,” kata Karyono, dilansir dari CNN Indonesia. (WN-009).

Editor: Sifa Unn