BERBAGI
acara Pembukaan Masa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng Tahun 2022, di ruang rapat gedung A lantai 2, Rabu (10/2/2021)/Dok/Humas Pemprov Jateng/

SEMARANG, Warta Nasional – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar Acara Masa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jateng Tahun 2022, di ruang rapat gedung A lantai 2, Rabu 10 februari 2021.

Dalam acara tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meminta kepada seluruh bupati dan wali kota di Jawa Tengah, untuk melakukan pembaruan verifikasi hingga validasi data kemiskinan dan pengangguran.

Menurut Wakil Gubernur, langkah itu harus diambil agar bantuan dari pemerintah bisa tepat sasaran. 

“Data kemiskinan harus kita perbaiki, harus kita validasi lagi, termasuk mana saja yang terdampak dan yang perlu kita dorong. Saya berharap kepada kepala daerah di 35 kabupaten dan kota untuk memberi arahan kepada penanggung jawab pendataan angka kemiskinan, khususnya di pedesaan,” jelas Gus Yasin, sapaan Wagub.

Ditambahkannya, upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran pada 2020 penuh dengan tantangan. Hal ini karena adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah tidak sesuai target.

“Di tahun 2019 kita sudah bisa menekan, mengeluarkan, dan mewisuda masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata. Tapi sekarang memasukan lagi warga-warga rentan miskin,” kata Wagub.

Sementara itu, Pj Sekda Jawa Tengah Prasetyo Aribowo menyebutkan, penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah 2020. Isu strategis lainnya seperti peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam.

“Mempertimbangkan isu strategis tersebut, maka pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan kepada peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, didukung penguatan daya saing ekonomi dan SDM (sumberdaya manusia),” jelas Prasetyo.